Jakarta, MK telah mengabulkan sebagian permohonan dari Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara mengenai penggunaan anggaran pendidikan dalam UU APBN Tahun Anggaran 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa keputusan ini mengharuskan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan mulai dari APBN tahun anggaran 2027 atau paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028.
Pemisahan Anggaran yang Ditetapkan MK
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD tidak boleh mencakup program MBG di tahun-tahun mendatang. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa penting untuk memastikan alokasi tersebut digunakan untuk komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, serta kurikulum.
MK juga menyatakan bahwa jika pada APBN 2027 pendanaan untuk MBG tetap dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, hal itu hanya bisa diterima jika tidak mengurangi alokasi minimum 20 persen untuk pendidikan. Proses penyusunan rencana APBN 2027 yang sedang berlangsung juga menjadi pertimbangan, sehingga pemisahan total anggaran harus dilakukan paling lambat pada tahun 2028.
Reaksi Terhadap Putusan MK
Isnawati Hidayah dari MBG Watch menganggap putusan MK sebagai langkah penting untuk mengembalikan integritas anggaran pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak cepat berpuas diri, karena masih ada kemungkinan anggaran pendidikan akan digunakan untuk MBG pada tahun 2026 dan 2027. Isnawati menekankan bahwa jika pemerintah ingin mencari sumber pendanaan lain, harus ada kriteria ketat yang dipenuhi.
Menurutnya, sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dana desa, dan bantuan sosial merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertahankan. Ia juga menekankan bahwa pengalihan anggaran harus didasarkan pada evaluasi yang jelas mengenai manfaat program MBG.
Ronny P. Sasmita, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), berpendapat bahwa urgensi anggaran MBG seharusnya dievaluasi berdasarkan prioritas nasional lainnya yang lebih mendesak dan terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia memperingatkan bahwa pengalihan dana dari program yang sudah efektif dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ronny menambahkan bahwa jika dana MBG diambil dari pos anggaran vital seperti bantuan sosial atau ketahanan pangan, maka masyarakat berisiko kehilangan manfaat yang lebih jelas dan terukur, dan dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih luas.
