Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, memberikan klarifikasi setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut partainya sebagai pihak yang candu kekuasaan. Dalam pernyataannya, Sarmuji menegaskan bahwa Golkar pernah mengalami masa di luar kekuasaan, namun kemudian diundang untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam," ungkap Sarmuji kepada wartawan pada Sabtu (20/6/2026).
Keterlibatan Golkar dalam Pemerintahan
Sarmuji menjelaskan bahwa keberadaan Golkar dalam kekuasaan bukan hanya atas keinginan partai, tetapi juga merupakan permintaan dari pemegang kekuasaan saat itu. Dia menilai bahwa kekuasaan memerlukan Golkar untuk membantu mewujudkan program-program pemerintah.
"Golkar berada di kekuasaan bukan saja maunya Golkar tetapi juga kemauan pemegang kekuasaan. Kemungkinan karena kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya," jelasnya.
Tanggapan PDIP terhadap Golkar
Sebelumnya, PDIP memberikan respons terhadap pernyataan Golkar yang mempertanyakan peran mereka di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP menyentil Golkar, menyebutkan bahwa partai tersebut candu kekuasaan dan selalu berusaha untuk berkuasa meskipun mengalami kekalahan dalam pemilu.
"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam siaran persnya pada hari yang sama.
Deddy mengakui bahwa partai politik mendapatkan manfaat ketika berada dalam pemerintahan karena memiliki akses terhadap kekuasaan. Dia juga mempertanyakan kritik yang ditujukan kepada partai-partai yang memilih untuk tidak terlibat dalam kekuasaan.
"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," tambahnya.
Deddy menjelaskan bahwa PDIP menjalankan fungsi sebagai partai politik yang melakukan check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menekankan pentingnya keberadaan partai penyeimbang di tengah mayoritas partai politik yang mendukung pemerintah.
"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," terangnya.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat untuk keberlangsungan demokrasi.
"Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok," tuturnya.
"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," sambung Deddy.
