Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan perubahan signifikan terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil kini dialihkan menjadi program pembekalan yang lebih menekankan pada aspek bela negara dan manajerial.
Perubahan Format Kegiatan
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan hasil dari evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan pembekalan bagi peserta SPPI yang akan menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. "Sebagai bagian dari evaluasi tersebut format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial," ungkap Rico dalam keterangannya.
Tujuan Pembekalan dan Penyesuaian Materi
Rico menegaskan bahwa tujuan dari pembekalan ini bukan untuk menjadikan peserta sebagai prajurit atau komponen cadangan, melainkan untuk membentuk karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama, serta kesiapan manajerial. Dalam penyesuaian ini, materi teknis dan taktis militer dihilangkan, termasuk kegiatan menembak dan taktik regu senapan.
"Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta," tambahnya.
Selain itu, Kemhan juga akan memperkuat aspek kesehatan peserta dengan melakukan pemantauan harian, pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang berisiko, serta memperkuat mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis. Peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu akan mendapatkan perhatian khusus agar tidak dibebani aktivitas yang melebihi kemampuan fisik mereka.
"Prinsip utama dari seluruh penyesuaian ini adalah keselamatan dan kesehatan peserta. Namun demikian, esensi pembekalan tetap dijaga yaitu membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat," jelas Rico.
Dalam kebijakan baru ini, peserta juga diizinkan untuk menggunakan telepon genggam pada waktu-waktu tertentu dan menerima kiriman barang dari keluarga sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. "Kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada peserta. Telepon genggam diharapkan digunakan untuk menjaga komunikasi positif dengan keluarga, memberi kabar yang baik serta memperkuat semangat peserta selama mengikuti pembekalan," tuturnya.
Peserta yang mengalami kendala selama pembekalan diminta untuk menyampaikan melalui jalur yang telah disiapkan, baik kepada pelatih, pengasuh, tenaga kesehatan, maupun pimpinan satuan pendidikan. Rico menambahkan bahwa setiap masukan dan kendala akan ditindaklanjuti dengan cepat. Kemhan bersama seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaan pembekalan berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional.
Rico juga mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, dokter, pakar pendidikan, wartawan, serta masyarakat. "Tempat kita berjuang untuk Indonesia berbeda namun tujuan kita sama yaitu mendorong kemajuan perekonomian di seluruh desa, kelurahan, dan daerah pesisir Indonesia melalui koperasi," tutupnya.
