Kontroversi terkait keterlibatan Babinsa dalam pengawasan pajak masyarakat mencuat setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026. Surat edaran ini berisi pedoman untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
Isi Surat Edaran yang Memicu Polemik
Surat edaran tersebut mengatur bahwa Babinsa, sebagai bagian dari TNI, akan dilibatkan dalam pengawasan kepatuhan pajak. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, keterlibatan militer dalam urusan perpajakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan tertentu.
Respon Masyarakat dan Ahli
Sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Babinsa dapat mengganggu hubungan antara masyarakat dan aparat. Mereka menilai bahwa pengawasan pajak seharusnya menjadi tanggung jawab instansi sipil, bukan militer. Beberapa ahli juga menyoroti potensi masalah yang mungkin timbul akibat adanya intervensi militer dalam urusan yang seharusnya bersifat administratif dan sipil.
Dengan adanya polemik ini, diharapkan akan ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak DJP mengenai tujuan dan implementasi dari surat edaran tersebut, serta bagaimana keterlibatan Babinsa akan dilaksanakan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.
