Fenomena El Nino yang semakin menguat diperkirakan akan meningkatkan risiko terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta musim kemarau yang ekstrem di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang lebih terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat sistem peringatan dini, melakukan koordinasi antar sektor, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. "Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Juli 2026 menunjukkan bahwa zona musim kemarau telah mencapai 72,8 persen wilayah Indonesia. Bahkan, BMKG memperkirakan penguatan fenomena El Nino dapat mencapai kategori kuat hingga 98 persen. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya kekeringan dan karhutla,” ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (30/7/2026).
Risiko Kesehatan dan Ketersediaan Air Bersih
Irvan menambahkan bahwa sejumlah kejadian karhutla telah mulai terjadi, salah satunya di Kalimantan Selatan, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia akibat menurunnya kualitas udara. Selain itu, musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober dapat menyebabkan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia berada di bawah rata-rata klimatologis, yang akan memengaruhi ketersediaan air bersih untuk rumah tangga dan pasokan air untuk irigasi pertanian.
"Kekeringan yang datang lebih awal ini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga Dusun Kemesu, Desa Semugih, Kabupaten Gunungkidul, misalnya, sudah mulai merasakan dampaknya. Masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih,” jelasnya.
Dampak pada Sektor Pertanian
Irvan juga mengungkapkan bahwa sektor pertanian akan terdampak akibat penurunan debit air di sungai, danau, dan waduk, yang dapat mengurangi pasokan air irigasi dan mengancam produktivitas pertanian. "Kondisi ini sudah mulai terlihat di beberapa daerah. Di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, misalnya, lahan persawahan di 14 desa dilaporkan terancam kekeringan. Sementara itu, sebagian petani di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, terpaksa melakukan panen lebih awal untuk menghindari kerugian akibat kekurangan air,” tuturnya.
Untuk itu, PPASDA mendorong pemerintah agar memperkuat koordinasi antara BMKG, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BNPB/BNPBD, TNI/Polri, serta semua pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi dampak dari fenomena El Nino. Berbagai langkah prioritas yang dapat dilakukan antara lain memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat distribusi bantuan air bersih ke daerah yang rawan kekeringan, menjaga tinggi muka air di kawasan gambut, mengoptimalkan patroli terpadu pencegahan karhutla, serta menyiapkan bibit dan pola tanam yang adaptif terhadap iklim.
"Mitigasi harus menjadi prioritas agar dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan akibat kekeringan maupun karhutla dapat diminimalkan sebaik mungkin,” pungkas Irvan.
