Pada hari Senin, 15 Juni 2026, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengadakan pertemuan tertutup dengan 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung selama sekitar satu jam, di mana Gibran menerima dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Al Muktabar, Plt. Sekretaris Wakil Presiden, menyatakan bahwa dialog tersebut berlangsung dengan sangat interaktif. Ia menambahkan bahwa beberapa isu yang diangkat oleh mahasiswa akan ditelaah lebih lanjut sesuai dengan kewenangan pemerintah. "Bapak Wakil Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif. Bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional," ungkap Al Muktabar setelah pertemuan.
Respon terhadap Gelombang Demonstrasi
Menanggapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, Al Muktabar menegaskan bahwa Gibran menghargai penyampaian pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Ia mengatakan bahwa kesediaan Wakil Presiden untuk bertemu dengan mahasiswa menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap aspirasi publik. "Pada prinsipnya Bapak Wakil Presiden karena kita tentu adalah negara yang basisnya demokrasi, kemudian landasan hukum, maka hal-hal seperti itu beliau sangat menghargai," jelasnya.
Aspirasi yang Disampaikan
Ketika ditanya apakah hasil dialog tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo, Al Muktabar menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme kerja tersendiri untuk membahas berbagai isu yang berkembang di masyarakat. "Oh ya, tentu beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia," katanya.
Staf Khusus Wakil Presiden, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan resmi mengenai tenggat waktu untuk pemenuhan tuntutan mahasiswa. Namun, memorandum yang diserahkan oleh mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Wakil Presiden. Nicolaus juga menyampaikan bahwa Gibran membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Tadi Mas Wapres juga menyampaikan perkembangan, misalnya MBG di daerah 3T kan sangat diperlukan. Teman-teman mahasiswa dari NTT banyak yang belum mendapatkan, mungkin ada evaluasi lah, mungkin perlu fokusnya ke sana," ujarnya.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Koordinator Aksi, Muhammad Abdi Maludin, menyatakan bahwa tuntutan pertama berkaitan dengan klaster fiskal dan pendidikan, yang mencakup pembekuan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan audit transparansi kebijakan deputi kedaulatan pangan. Mereka juga meminta pengalihan efisiensi anggaran untuk mensubsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi lainnya.
Dalam klaster hukum dan supremasi sipil, mahasiswa meminta pemerintah untuk mengirimkan rekomendasi resmi ke DPR RI untuk melakukan tinjauan legislatif terhadap Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Selain itu, dalam klaster krisis moneter dan energi, mereka mendesak otoritas moneter untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional, yang dianggap merugikan daya beli masyarakat.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 5x24 jam bagi pemerintah untuk merealisasikan tuntutan tersebut. "Karena memang kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam," kata Abdi. Mereka mengultimatum, jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi. "Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid," ungkapnya.
Abdi menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gibran menunjukkan keterbukaan dan akan mengkaji tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Gibran akan memberitahukan hasil kajian tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. "Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia. Dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, apa mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi," jelasnya.
