JAKARTA - Muslim Arbi, seorang pengamat di bidang politik dan hukum, menyampaikan kritiknya terhadap praktik survei politik yang berlangsung di Indonesia. Dia menilai adanya kesamaan hasil survei dari berbagai lembaga menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai independensi dalam pengumpulan data.
Muslim mengungkapkan bahwa salah satu isu yang sering dibahas adalah penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang serupa oleh beberapa lembaga survei. "Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan," jelasnya.
Independensi Survei yang Dipertanyakan
Dia menekankan bahwa perhatian tidak hanya seharusnya diberikan kepada lembaga survei saja, tetapi juga kepada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah. Menurutnya, jika pengumpulan data bergantung pada jaringan yang sama, maka independensi survei bisa dipertanyakan. "Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan," tambahnya.
Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan
Muslim menyebut pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai "mafia survei politik". Ia berpendapat bahwa jika dugaan ini terbukti, masalah yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan metodologi penelitian, tetapi juga menyangkut etika dalam demokrasi, karena survei dapat memengaruhi opini publik. "Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa transparansi adalah syarat utama agar lembaga survei dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ia mendorong setiap lembaga untuk membuka secara rinci metodologi penelitian, termasuk teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, serta mekanisme pengawasan terhadap enumerator di lapangan. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan proses validasi data guna memastikan bahwa wawancara dilakukan sesuai prosedur.
Menurut Muslim, semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah bagi masyarakat untuk menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan.
