Komisi Digital yang diwakili oleh para pejabatnya mengakui adanya keanehan dalam regulasi IGRS (Industri Game dan Rekreasi Sosial) setelah menerima berbagai protes dari komunitas gamer. Banyak gamer yang merasa tidak puas dan menyuarakan ketidakpuasan mereka di media sosial, yang membuat isu ini menjadi viral.
Protes tersebut mencuat ketika para penggemar game merasa bahwa regulasi yang diterapkan, yang diklaim untuk melindungi pemain, justru menambah beban dan menyulitkan mereka dalam menikmati hobi mereka. Seorang gamer asal Jakarta yang enggan disebutkan namanya mengatakan, "Regulasi ini tidak mencerminkan kebutuhan kami sebagai pemain. Kami hanya ingin bermain dengan nyaman tanpa adanya batasan yang terlalu ketat." Pengakuan ini menjadi salah satu suara mewakili banyak gamer yang lain.
Para pengamat menyebutkan bahwa keanehan dalam IGRS dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara regulator dan komunitas gamer. Hal ini mengakibatkan munculnya kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Seorang anggota Komisi Digital menjelaskan, “Kami menerima banyak masukan dari para gamer dan menyadari bahwa beberapa aspek dalam IGRS memang perlu direvisi. Kami berkomitmen untuk memperbaiki hal ini dan mendengarkan suara dari mereka yang terlibat langsung.”
Lebih lanjut, situasi ini juga mencerminkan pergeseran dalam cara pandang terhadap industri game di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berusaha menghadirkan regulasi yang mendukung perkembangan industri, namun di sisi lain, kebijakan yang diambil terkadang terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan masukan dari kalangan gamer sendiri. Seorang pengamat teknologi mengatakan, "Regulasi yang baik haruslah melibatkan semua pihak. Dengan begitu, harapannya adalah setiap kebijakan dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.”
Saat ini, Komisi Digital sedang melakukan evaluasi terhadap masukan yang datang dari kalangan gamer dan stakeholders lainnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka berencana untuk melakukan beberapa diskusi lanjutan untuk mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi kenyamanan para pemain. “Proses ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk gamer, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan industri,” jelas anggota komisi tersebut.
Dengan langkah ini, diharapkan IGRS akan mengalami perbaikan yang signifikan dan dapat diterima oleh semua pihak. Ke depannya, Komisi Digital berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dengan komunitas game agar setiap regulasi yang ditetapkan tidak lagi menimbulkan kontroversi dan bisa mendukung pertumbuhan industri game di Indonesia.
