Partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Indonesia dinilai semakin berkembang dan inklusif sejak dimulainya era Reformasi. Keterlibatan ini mencerminkan perubahan pandangan yang terjadi dibandingkan dengan masa Orde Baru, di mana masyarakat Tionghoa dianggap kuat dalam aspek ekonomi namun lemah dalam politik. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa dalam Ranah Politik” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta pada 10 September 2026.
Perubahan Persepsi dan Keterlibatan Politik
Johan Herlijanto, seorang pemerhati Tionghoa dan Tiongkok yang juga merupakan dosen di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, menyatakan bahwa penting untuk membahas partisipasi politik masyarakat Tionghoa guna menilai relevansi anggapan yang berkembang pada masa Orde Baru. Ia berpendapat bahwa keterlibatan politik masyarakat Tionghoa saat ini menunjukkan keberpihakan mereka terhadap berbagai isu di tingkat lokal maupun nasional. “Dengan demikian, pertanyaan mengenai loyalitas etnik Tionghoa tak lagi relevan untuk ditanyakan, karena mereka berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa Indonesia yang masih terus berlangsung,” ujar Johan.
Fenomena Evolusi Partisipasi Politik
Lidya Christin Sinaga, seorang peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menjelaskan bahwa partisipasi politik Tionghoa merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan proses demokratisasi. Pada awal Reformasi, basis konstituen politisi Tionghoa umumnya berasal dari masyarakat Tionghoa itu sendiri, namun seiring waktu, basis tersebut meluas kepada kelompok-kelompok dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda. “Namun mereka lambat laun membuka ruang interaksi lebih luas dengan kelompok masyarakat yang berbeda identitas etnik dan agamanya, dan akhirnya memperluas basis konstituen mereka sendiri,” jelas Lidya. Dia menilai perkembangan ini sekaligus menantang stereotip yang menyatakan bahwa orang Tionghoa hanya berkontribusi dalam bidang ekonomi.
Daniel Johan, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, mengungkapkan bahwa terdapat dua tantangan yang harus dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat Tionghoa, yaitu sindrom minoritas yang membuat sebagian dari mereka memilih untuk tidak bersuara, serta chauvinisme yang mengedepankan identitas etnik. Ia menekankan perlunya pengaderan politik yang dapat melahirkan kader yang inklusif, antirasisme, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Isyak Meirobie, Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, menekankan pentingnya masyarakat Tionghoa untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menyebarkan pesan positif dan memperkuat rasa nasionalisme. “Nasionalisme Indonesia adalah bagian organik dari kata ‘kita’,” tuturnya. Isyak juga menilai bahwa Pancasila menjadi dasar persatuan bagi masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
