JAKARTA - Pada hari Senin (21/9), sejumlah berita terpopuler mengangkat isu mengenai perbedaan yang signifikan antara peralihan status dosen dan guru. Selain itu, Kemendikdasmen dan BKN memberikan penjelasan terkait proses alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi aparatur sipil negara (ASN) penuh waktu. Isu ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk permintaan agar Mendagri menjalankan UU Pemda.
Klarifikasi Kemendikdasmen dan BKN tentang Alih Status PPPK
Perdebatan mengenai alih status pegawai PPPK paruh waktu ke ASN penuh waktu melalui tes masih menjadi topik hangat di kalangan forum PPPK. Banyak yang mempertanyakan apakah peralihan ini memang harus melalui seleksi. Untuk menghindari kesalahpahaman, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, memberikan klarifikasi. Dirjen Nunuk menegaskan bahwa peralihan dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tidak memerlukan tes tambahan, karena PPPK paruh waktu sudah menjalani serangkaian tes untuk menjadi ASN penuh.
Perbedaan Status Dosen dan Guru PPPK
Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru, Riau, Said Syamsul Bahri, S.Pd., mengungkapkan adanya perbedaan yang mencolok dalam proses peralihan status dari dosen PPPK ke PNS dibandingkan dengan guru. Hal ini memicu rasa cemburu di kalangan guru PPPK. Dalam PP 26 Tahun 2026 mengenai pengalihan dosen PPPK ke PNS, terdapat syarat usia yang menyatakan bahwa mereka yang satu tahun menjelang pensiun masih bisa mendaftar untuk peralihan. Said mempertanyakan, "Kenapa PP yang sama ini tidak diterbitkan juga untuk kami guru yang tua-tua yang hari ini berusia jauh di atas 35 tahun plus?"
Permintaan PPPK Satpol PP kepada Mendagri
Sekitar 72 ribu PPPK Satpol PP meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menjalankan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 256. Mereka berharap agar kebijakan yang mendukung status mereka sebagai pegawai negeri dapat segera direalisasikan.
Dalam berita lainnya, M. Syukur Mandar dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Dewan Nasional Gerakan Oposisi Indonesia melalui Rapat Pleno Luar Biasa Dewan Nasional pada Selasa (15/9). Juru Bicara Gerakan Oposisi Indonesia, Jandri Sihite, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah membahas dugaan komunikasi dan pendekatan politik yang dilakukan Syukur Mandar tanpa mandat organisasi.
