Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan rincian anggaran lembaganya untuk tahun 2027 yang totalnya mencapai Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan dapat menjangkau 72,46 juta penerima manfaat. Anggaran ini merupakan hasil penyesuaian dari pagu indikatif awal BGN yang sebesar Rp270,2 triliun. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dan Bappenas, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun, sehingga total alokasi anggaran BGN untuk 2027 menjadi Rp240,2 triliun.
Rincian Program Anggaran
Sudaryono menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi menjadi dua program utama, yaitu pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen. Program pemenuhan gizi nasional mendapatkan alokasi sebesar Rp232,88 triliun atau sekitar 96,95 persen dari total anggaran, sementara dukungan manajemen memperoleh Rp7,33 triliun atau 3,05 persen. "Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen," jelas Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (17/9).
Dari total anggaran untuk pemenuhan gizi nasional, Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dialokasikan untuk pelaksanaan MBG. Sisanya, sekitar Rp373 miliar, digunakan untuk kegiatan nonteknis yang berkaitan dengan pemenuhan gizi. Kegiatan nonteknis tersebut mencakup pengadaan petugas penjamah makanan, standardisasi dan regulasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja BGN.
Target Penerima Manfaat
Dari total anggaran MBG sebesar Rp232,50 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk anak sekolah, yaitu Rp198,96 triliun dengan target 60.599.777 penerima manfaat. Sasaran ini mencakup peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLB, hingga santri. Rinciannya, untuk PAUD/RA/TK dan sederajat, ditargetkan 6.383.018 penerima dengan anggaran Rp18,42 triliun. SD/MI dan sederajat menjadi kelompok terbesar dengan target 24.517.310 penerima dan anggaran Rp81,64 triliun.
Selanjutnya, SMP/MTs dan sederajat ditargetkan sebanyak 11.509.238 penerima dengan anggaran Rp38,33 triliun, sedangkan SMA/MA/SMK dan sederajat mendapat target 10.417.813 penerima dengan anggaran Rp34,69 triliun. Untuk SLB, target penerima mencapai 143.547 orang dengan anggaran Rp478,01 miliar, dan santri ditargetkan sebanyak 2.976.055 penerima dengan anggaran Rp9,91 triliun. Adapun sasaran lain di lingkungan pendidikan mencapai 4.652.796 penerima dengan anggaran Rp15,49 triliun.
"Pada tahun 2027, kegiatan penyediaan dan penyaluran makan bergizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai, tadi saya sampaikan, 60,5 juta sasaran," ungkap Sudaryono.
Selain anak sekolah, MBG pada tahun 2027 juga menyasar kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan alokasi sebesar Rp33,54 triliun dan target 11.865.109 penerima manfaat. Anggaran tersebut terdiri dari Rp23,33 triliun untuk 8.083.400 balita, Rp5,81 triliun untuk 1.745.936 ibu hamil, dan Rp4,40 triliun untuk 2.035.773 ibu menyusui. "Jadi penyediaan dan penyaluran MBG bagi 3B di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 11,8 juta manfaat," tambah Sudaryono.
Dengan demikian, total sasaran penerima MBG pada tahun 2027 mencapai 72.464.886 orang dengan anggaran sebesar Rp232.503.133.201.000 atau sekitar Rp232,50 triliun. Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BGN 2027 terdiri dari belanja barang sebesar Rp233,12 triliun dan belanja pegawai Rp7,08 triliun. Berdasarkan fungsi, Rp198,96 triliun dialokasikan untuk fungsi pendidikan, Rp33,54 triliun untuk fungsi kesehatan, dan Rp7,69 triliun untuk fungsi ekonomi.
Adapun berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebesar Rp232,60 triliun. Sekretariat Utama menerima Rp7,259 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk gaji. Pusdatin mendapat Rp154,3 miliar, Deputi Promosi dan Kerja Sama Rp76,5 miliar, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Rp51,2 miliar, SPBG dan pelayanan gizi di provinsi Rp38 miliar, Inspektorat Utama Rp35 miliar, serta Deputi Sistem dan Tata Kelola Rp29,3 miliar.
Dalam pemaparan yang sama, Sudaryono juga menyampaikan realisasi anggaran MBG untuk tahun 2026. Berdasarkan data per Rabu (16/9), penyerapan anggaran program MBG mencapai 63,89 persen atau Rp139,77 triliun dari pagu setelah penajaman sebesar Rp218,77 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir 2026.
"Capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara karena BGN sedang melakukan pembenahan data penerima program MBG," jelas Sudaryono. Data penerima manfaat per 31 Agustus 2026 menunjukkan realisasi mencapai 56,99 juta orang atau 76,86 persen dari target 74,54 juta penerima, dengan selisih sekitar 17,56 juta penerima dari target.
Sudaryono menjelaskan bahwa perbedaan tanggal data antara realisasi anggaran 16 September dan penerima manfaat 31 Agustus disebabkan oleh perbedaan siklus sinkronisasi bulanan. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut disajikan secara terpisah. Dalam pembenahan data tersebut, sebanyak 1.653 sekolah pendidikan pesantren dicoret dari daftar penerima MBG. BGN juga mengarahkan penyaluran kepada kelompok yang dinilai membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi serta sangat tinggi.
BGN menyatakan tidak ingin mengejar jumlah penerima dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. SPPG yang belum memenuhi ketentuan standar higiene dan sanitasi dilarang beroperasi sampai persyaratan dan perbaikan dipenuhi. "Kita tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi kami tegakkan secara konsisten dan strict," tutup Sudaryono.
Sebagai perbandingan, Sudaryono juga menjelaskan perubahan anggaran BGN pada tahun 2026. Sebelum penajaman, pagu BGN mencapai Rp268 triliun, dengan Rp255,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan Rp12,17 triliun untuk dukungan manajemen. Setelah penajaman, pagu tersebut menjadi Rp229,75 triliun, dengan program pemenuhan gizi nasional mendapatkan Rp221,30 triliun dan dukungan manajemen Rp8,45 triliun. Kementerian Keuangan mencatat penajaman belanja sebesar Rp39,63 triliun, namun pengurangan riil terhadap pagu BGN sebesar Rp38,25 triliun karena terdapat selisih Rp1,37 triliun yang dialokasikan sebagai rincian output khusus atau direktif presiden.
Anggaran Rp1,37 triliun tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari pagu BGN, tetapi berstatus blokir sehingga belum dapat digunakan untuk pelaksanaan rencana kerja. Untuk tahun 2026, dari pagu program pemenuhan gizi nasional Rp221,30 triliun, sebesar Rp218,77 triliun dialokasikan untuk MBG dan Rp2,53 triliun untuk kegiatan nonteknis pemenuhan gizi. Sementara dukungan manajemen Rp8,45 triliun terdiri dari gaji dan tunjangan Rp7,19 triliun, operasional pemeliharaan Rp494,8 miliar, serta dukungan manajemen nonoperasional Rp762,6 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN per 16 September 2026 mencapai 63,89 persen. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai 60,33 persen, belanja barang 63,82 persen, dan belanja modal 71,63 persen. Berdasarkan fungsi, realisasi fungsi ekonomi mencapai 61,28 persen, kesehatan 65,88 persen, dan pendidikan 63,68 persen. Sementara itu, realisasi dukungan manajemen mencapai 60,70 persen. Dari pagu Rp8,45 triliun, Rp3,84 triliun masih berstatus blokir sehingga anggaran yang tersedia Rp4,61 triliun, dengan sekitar Rp2,8 triliun telah terealisasi dan Rp1,81 triliun masih tersedia untuk penyelesaian kegiatan hingga akhir 2026.
BGN menyatakan bahwa sisa anggaran 2026 akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian kegiatan dan target kinerja sampai akhir tahun, sementara anggaran 2027 disiapkan untuk pelaksanaan MBG dengan sasaran utama anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
