Update
Rahasia Pola yang Terus Diperdebatkan: Benarkah Kemandirian Ekonomi Indonesia Selalu Menghadapi Tekanan Asing? Narasi “Reformasi Jilid 2” Ramai Digulirkan, Pengamat Soroti Fenomena Fetisisme Revolusi di Kalangan Oposisi Film “Pesta Babi” Dinilai Provokatif, Kritik Muncul terhadap Narasi dan Representasi Papua MAMA YASINTA TERNYATA KORBAN PENIPUAN..? Polemik Film “Pesta Babi” Makin Memanas Seni Harus Menyatukan, Bukan Memecah Belah: Waspadai Provokasi yang Dibungkus Karya Seni Framing Negatif terhadap TNI di Ruang Digital Dinilai Menguat, Pengamat Soroti Pola Perang Opini Modern Narasi Intimidasi Tanpa Bukti di Media Sosial Dinilai Berpotensi Bangun Framing Negatif terhadap Institusi Negara Film “Pesta Babi” dan Narasi Papua: Ketika Isu HAM, Propaganda Global, dan Kepentingan Asing Kembali Dipertanyakan Dana Asing, Narasi Tandingan, dan Perang Opini Digital: Ketika Kedaulatan Negara Jadi Arena Perebutan Pengaruh Dana Asing dan Perang Narasi Digital: Dugaan Operasi Pengaruh yang Menyasar Generasi Muda Indonesia Rahasia Pola yang Terus Diperdebatkan: Benarkah Kemandirian Ekonomi Indonesia Selalu Menghadapi Tekanan Asing? Narasi “Reformasi Jilid 2” Ramai Digulirkan, Pengamat Soroti Fenomena Fetisisme Revolusi di Kalangan Oposisi Film “Pesta Babi” Dinilai Provokatif, Kritik Muncul terhadap Narasi dan Representasi Papua MAMA YASINTA TERNYATA KORBAN PENIPUAN..? Polemik Film “Pesta Babi” Makin Memanas Seni Harus Menyatukan, Bukan Memecah Belah: Waspadai Provokasi yang Dibungkus Karya Seni Framing Negatif terhadap TNI di Ruang Digital Dinilai Menguat, Pengamat Soroti Pola Perang Opini Modern Narasi Intimidasi Tanpa Bukti di Media Sosial Dinilai Berpotensi Bangun Framing Negatif terhadap Institusi Negara Film “Pesta Babi” dan Narasi Papua: Ketika Isu HAM, Propaganda Global, dan Kepentingan Asing Kembali Dipertanyakan Dana Asing, Narasi Tandingan, dan Perang Opini Digital: Ketika Kedaulatan Negara Jadi Arena Perebutan Pengaruh Dana Asing dan Perang Narasi Digital: Dugaan Operasi Pengaruh yang Menyasar Generasi Muda Indonesia
Teknologi

Sanksi Terhadap Google Terkait Ketidakpatuhan YouTube terhadap PP Tunas

Google menerima sanksi dari Komisi Digital akibat pelanggaran aturan oleh YouTube, yang dinilai tidak mematuhi ketentuan perlindungan anak.

Bima Candrakumara 09 April 2026 9 pembaca suara.com suara.com
Sanksi Terhadap Google Terkait Ketidakpatuhan YouTube terhadap PP Tunas
suara.com

Komisi Digital Indonesia (Komdigi) telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada Google akibat ketidakpatuhan platform video YouTube terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keputusan ini diambil setelah serangkaian investigasi yang menunjukkan bahwa YouTube gagal memenuhi standar perlindungan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Keputusan sanksi ini diumumkan pada 10 Oktober 2023. Menurut Ketua Komdigi, sanksi ini adalah respons terhadap laporan pengguna dan asal mula keluhan yang menunjukkan konten yang tidak pantas bagi anak-anak masih dapat diakses di platform tersebut. "Kami tidak bisa menoleransi pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak pengguna YouTube," ujar ketua tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi.

Dalam investigasi yang dilakukan, ditemukan sejumlah video yang melanggar ketentuan PP Tunas, seperti konten bernuansa kekerasan dan dewasa yang seharusnya dibatasi aksesnya. Para orang tua dan pengasuh melaporkan bahwa mereka menemukan anak-anak mereka terpapar konten tersebut meskipun telah menggunakan fitur pengaturan keamanan. "Kami merasa prihatin dengan kenyataan bahwa anak-anak masih bisa mengakses konten yang tidak sesuai," kata seorang orang tua yang turut memberikan kesaksian terkait isu ini.

Pihak Komdigi menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada Google ini berupa denda dan kewajiban untuk melakukan penyesuaian pada sistem pengawasan konten di YouTube. "Kami berharap langkah ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam mematuhi regulasi yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan perlindungan anak," tambah Ketua Komdigi.

Google sendiri mengungkapkan penyesalan atas kejadian ini dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem serta meningkatkan algoritma pemfilteran konten. Dalam pernyataan resmi mereka, perusahaan tersebut menyatakan, "Kami memahami pentingnya perlindungan anak dan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa platform kami aman bagi semua pengguna." Pernyataan ini menunjukkan niat baik dari pihak Google untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan regulasi yang ada.

Sanksi ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara layanan digital lainnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, terutama yang menyangkut perlindungan anak. Dalam waktu dekat, Komdigi berencana untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan akan menerima laporan dari masyarakat mengenai konten yang tidak pantas. Sanksi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Google, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menerapkan standar keselamatan di dunia digital.

Dengan langkah ini, pihak berwenang menunjukkan bahwa mereka serius dalam mengawasi penyelenggaraan platform digital, guna memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menimbulkan perubahan positif dalam kebijakan perlindungan anak di dunia maya.

Tags: Belum ada tag.

Artikel Terkait