JAKARTA — Pengamat politik Heru Subagia menilai bahwa tindakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang semakin vokal dalam menyampaikan isu-isu nasional merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi kontestasi politik pada tahun 2029. Heru menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak politik AHY untuk membangun citra dan memperkuat posisi elektoralnya, baik sebagai individu maupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY dan Panggung Politik
Heru mengungkapkan bahwa posisi AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Ketua Umum Partai Demokrat memberikan peluang besar untuk memperkuat eksistensinya di tingkat nasional. "Yang harus dipahami menurut saya, ini sah-sah saja dan menjadi bagian dari hak politik, baik secara personal maupun yang melekat pada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, untuk menjadikan dirinya saat ini, yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur, lebih dikenal," jelas Heru.
Dia juga menambahkan bahwa situasi ini membawa risiko dan keuntungan politik bagi AHY, yang berambisi untuk meraih kursi kepemimpinan nasional. Menurut Heru, posisi Demokrat sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi panggung yang menguntungkan bagi AHY untuk meningkatkan popularitasnya menjelang Pilpres 2029.
Nama AHY Masuk Radar Politik
Heru mencatat bahwa dinamika politik saat ini menunjukkan bahwa AHY mulai diperhitungkan sebagai calon potensial untuk Pilpres 2029. "Melihat dinamika elektoral capres-cawapres, radar politik menunjukkan bahwa AHY sudah masuk dalam kategori calon yang potensial," tuturnya. Dengan demikian, AHY dan Partai Demokrat perlu memulai sosialisasi dan memanaskan mesin politik partai jauh sebelum proses pencalonan dan koalisi dimulai.
Heru juga mengamati bahwa ada kemungkinan nama AHY akan dipertimbangkan dalam kalkulasi politik koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran di masa mendatang. Ia meyakini bahwa Partai Demokrat dan AHY sudah memahami arah kebijakan serta investasi politik yang sedang dibangun oleh pemerintahan saat ini. "Saya meyakini sudah ada peta secara dini yang menunjukkan bahwa AHY sebaiknya harus independen serta mampu memacu dan menggerakkan segala instrumen, atribut politik, dan komponen entitasnya untuk menyiapkan diri menjadi capres potensial dengan elektabilitas yang terus meningkat," tuturnya.
Heru juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinan peta koalisi pemerintahan mendatang tidak akan mencantumkan nama AHY.
Perlu Isu Nasional untuk Meningkatkan Popularitas
Lebih lanjut, Heru berpendapat bahwa saat ini AHY memerlukan isu nasional yang dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan eksposur politiknya. "Apalagi saat ini AHY membutuhkan sebuah lokomotif isu nasional yang tentunya bisa dijadikan instrumen politik untuk mencapai tujuan elektoral," ujarnya. Oleh karena itu, kritik dan agenda besar yang disampaikan AHY, termasuk dalam pidato resmi di internal Partai Demokrat, merupakan bagian dari usaha untuk membangun panggung politik.
AHY juga dapat memanfaatkan berbagai program kerja yang terkait dengan posisinya sebagai Menko untuk meningkatkan popularitas dan menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Heru menekankan bahwa AHY dan tokoh politik lainnya memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik mendatang. Ia menyebutkan beberapa nama seperti AHY, Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, serta tokoh lain yang tidak terikat langsung dengan partai pendukung atau oposisi. "Silakan Demokrat maju dan silakan genderangkan isu-isu tersebut hingga masyarakat memiliki banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas, berprestasi, serta berpengalaman untuk memimpin," pungkasnya.
