Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat, 12 Juni 2026. Mahasiswa dari UI mulai berkumpul di lapangan parkir FISIP Universitas Indonesia, dengan perkiraan jumlah peserta mencapai seribu orang.
Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, menyampaikan bahwa mereka akan bergerak menuju Jakarta setelah semua peserta berkumpul dan diperkirakan akan tiba sebelum waktu salat Jumat. "Kami akan menjalankan aksi nanti setelah salat Jumat, kita menghormati kawan-kawan yang salat Jumat terlebih dahulu," ujarnya.
Tuntutan yang Diajukan
BEM UI membawa lima tuntutan dalam aksi ini, di antaranya penghentian pemborosan anggaran APBN, penurunan harga BBM, penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian program MBG, serta penghentian program Kopdes. Mereka juga menuntut agar militerisasi di ranah sipil dihentikan.
Albani menegaskan, "Kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan juga menyadari bahwa beliau sedang salah gitu." Tema aksi kali ini adalah "Menuju Indonesia Bangkrut", mencerminkan pandangan BEM UI bahwa sektor fiskal, moneter, dan pasar modal di Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
BEM UI berharap pemerintah segera mengakui kesalahan yang ada dan mengambil langkah perbaikan. Sebelumnya, Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, atau Athof, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap lambatnya tindakan pemerintah. "Kami memandang memberi kesempatan dan waktu (untuk pemerintah) sudah terlalu lama kita coba," ungkapnya.
Menurut Athof, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sejalan dengan angka pertumbuhan yang dilaporkan pemerintah. Ia mengkritik kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan lapangan pekerjaan, dan beban pajak yang dinilai memberatkan masyarakat. "Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah," jelasnya.
Dia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, termasuk isu pajak UMKM, kebijakan sektor pertambangan, serta masalah militerisme di lingkungan sipil dan kampus. "Semua itu yang membuat kami harus turun ke jalan," tutupnya.
