Amien Rais, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap situasi politik yang melibatkan Presiden Joko Widodo. Dalam pandangannya, sejumlah langkah politik yang diambil oleh Jokowi dapat menimbulkan masalah serius jika tidak segera ditangani. Amien mengingatkan akan kemungkinan munculnya gejolak politik di masyarakat, yang bisa berkembang menjadi gerakan massa seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Pernyataan tersebut disampaikan Amien dalam konteks diskusi mengenai isu kekuasaan, rencana percepatan Pemilihan Presiden, serta posisi sejumlah pejabat tinggi negara. Ia meminta Jokowi untuk lebih mempertimbangkan konsekuensi dari langkah-langkah politik yang diambilnya. "Saya ingin mengingatkan Mas Jokowi tentang bahaya politik dari move-move politiknya yang berbahaya," ungkapnya.
Ambisi Kekuasaan Jokowi
Amien Rais memberikan penilaian kritis terhadap Jokowi, menyebutnya sebagai sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang besar. "Jokowi adalah sosok politik yang haus dan lapar kekuasaan tanpa batas," ujarnya. Ia meyakini bahwa Jokowi tidak akan berhenti berupaya mempertahankan pengaruh politiknya selama masih ada kesempatan. "Dalam konteks ini, Jokowi saya yakin sosok yang tidak akan pernah berhenti mengejar kekuasaan kecuali kalau nanti sudah makan tanah," tambahnya.
Amien juga mengaitkan pandangannya dengan posisi Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang ingin tetap mengendalikan arah politik nasional dan memastikan keluarganya berada di posisi strategis. "Nah Jokowi memegang teguh ilmu pokoknya, pokoknya saya harus tetap bisa mengendalikan Indonesia, pokoknya anak saya harus berada di puncak piramid kekuasaan, pokoknya dengan segala cara halal atau haram tujuan politik saya harus tercapai," jelas Amien.
Pernyataan Kontroversial dan Risiko Politik
Amien juga menyoroti pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pilpres 2029. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bagian dari dinamika politik yang perlu dicermati. "Nah omongan Budi Arie yang tidak begitu cerdas didampingi Jokowi bahwa kalau bisa pilpres dipercepat tidak usah menunggu tahun 2029, saya rasa itu sangat mengerikan," katanya.
Setelah pernyataannya mendapatkan perhatian, Budi Arie kemudian meminta maaf. Namun, Amien menilai klarifikasi tersebut tidak menghilangkan kecurigaannya. "Sehari kemudian penjahat judol ini minta maaf tetapi tidak ada gunanya. Karena masyarakat sudah menyimpulkan ada makar besar yang sudah disiapkan Jokowi," ujar Amien.
Amien memperingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi konflik yang sulit dikendalikan. Ia menekankan bahwa kondisi bisa semakin rumit jika ada rekayasa politik dan eskalasi di masyarakat. "Tetapi kalau kondisi dan situasinya makin geruh akibat political engineering para pendukung Jokowi yang kebelet ingin berkuasa kembali, perkembangan di lapangan bisa lepas kendali," tuturnya.
Amien mengaitkan situasi ini dengan sejarah gerakan massa yang terjadi pada tahun 1998. "Bisa saja terjadi kembali semacam people power yang memuncak pada 21 Mei tahun 1998. Kalau sampai ini terjadi lagi, mungkin akan memakan korban jiwa yang jauh lebih besar," ungkapnya.
Kritik Amien tidak hanya ditujukan kepada Jokowi, tetapi juga kepada Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Kapolri dan Panglima TNI. Ia mempertanyakan mengapa Prabowo, yang telah hampir dua tahun memimpin pemerintahan, belum mengganti kedua pejabat tersebut. "Pertanyaan besar dan mendasar saya adalah mengapa Presiden Prabowo yang sudah hampir dua tahun berkuasa tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima TNI," tegasnya.
Amien kemudian menyampaikan penilaiannya terhadap kedua pimpinan institusi tersebut. "Dua tokoh kita ini menurut saya, ya saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi," tuturnya. Ia mengkritik Prabowo dengan mengaitkan persoalan tersebut dengan loyalitas politik. "Nah jangan sampai kita melihat paradoks Prabowo, omongannya galak-galak berjuang untuk bangsa, mati demi bangsa dan negara, jebul hidup dan mati untuk gurunya yang tidak punya ijazah asli," katanya.
Amien menilai Jokowi masih memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan pengaruh politiknya dan menyebut situasi ini belum mencapai titik jenuh. "Apakah Jokowi sudah edan? Jokowi tidak edan tetapi nekat dan kenekatannya belum sampai titik saturasi. Titik jenuh belum, masih terus-terus berpencaksilat politik yang berbahaya buat kelanjutan Indonesia," jelasnya.
Meski mengeluarkan kritik yang tajam, Amien menegaskan bahwa ia tetap menghargai pandangan yang berbeda. Ia menyerukan agar demokrasi tetap dijaga, tetapi juga mengusulkan agenda yang ia sebut sebagai "dijokowisasi". "Nah, saudara-saudara yang berpendapat lain, tetap saya hargai. Kita hidupkan terus demokrasi, tetapi dijokowisasi harus kita jadikan agenda politik demi masa depan bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.
