Amien Rais, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat, kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Ia menilai bahwa sejumlah langkah politik yang diambil oleh Jokowi berpotensi memicu gejolak yang lebih besar di masyarakat. Amien bahkan mengaitkan situasi ini dengan kemungkinan munculnya gerakan people power, mirip dengan yang terjadi pada tahun 1998.
“Saya ingin mengingatkan Mas Jokowi tentang bahaya politik dari move-move politiknya yang berbahaya,” ungkap Amien. Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang sulit melepaskan diri dari kekuasaan, dan masih berusaha mempertahankan pengaruh politiknya meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Jokowi adalah sosok politik yang haus dan lapar kekuasaan tanpa batas,” lanjut Amien.
Ambisi dan Kontroversi Pemilihan Presiden
Amien mencurigai bahwa ambisi Jokowi juga berkaitan dengan masa depan politik keluarganya. “Nah Jokowi memegang teguh ilmu pokoknya, pokoknya saya harus tetap bisa mengendalikan Indonesia, pokoknya anak saya harus berada di puncak piramid kekuasaan,” ujarnya. Ia juga menyoroti pernyataan Budi Arie Setiadi yang menyebutkan kemungkinan Pemilihan Presiden (Pilpres) dipercepat, tidak menunggu hingga tahun 2029. Menurut Amien, pernyataan tersebut tidak bisa dianggap remeh di tengah dinamika politik yang ada saat ini.
“Nah omongan Budi Arie yang tidak begitu cerdas didampingi Jokowi bahwa kalau bisa pilpres dipercepat tidak usah menunggu tahun 2029, saya merasa itu sangat mengerikan,” tambahnya. Meskipun Budi Arie telah meminta maaf setelah pernyataannya menuai kritik, Amien berpendapat bahwa permintaan maaf tersebut tidak menghapus kecurigaan masyarakat yang telah muncul. “Sehari kemudian penjahat judol ini minta maaf tetapi tidak ada gunanya. Karena masyarakat sudah menyimpulkan ada makar besar yang sudah disiapkan Jokowi,” tegasnya.
Peringatan Terhadap Potensi Gejolak
Amien Rais memperingatkan bahwa situasi politik bisa berkembang di luar kendali jika manuver politik tersebut terus berlanjut. “Tetapi kalau kondisi dan situasinya makin keruh akibat political engineering para pendukung Jokowi yang kebelet ingin berkuasa kembali, perkembangan di lapangan bisa lepas kendali,” ujarnya. Ia mengingatkan kemungkinan terulangnya gerakan massa besar seperti yang terjadi pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto.
“Bisa saja terjadi kembali semacam people power yang memuncak pada 21 Mei tahun 1998. Kalau sampai ini terjadi lagi, mungkin akan memakan korban jiwa yang jauh lebih besar,” ungkap Amien. Istilah people power sebelumnya juga pernah digunakan Amien dalam konteks politik Indonesia pada tahun 2019, di mana ia menekankan bahwa istilah tersebut tidak berarti perang atau perkelahian antarwarga.
Kritik Amien tidak hanya ditujukan kepada Jokowi. Ia juga mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum mengganti Kapolri dan Panglima TNI. “Pertanyaan besar dan mendasar saya adalah mengapa Presiden Prabowo yang sudah hampir dua tahun berkuasa tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima TNI,” kata Amien. Ia menduga bahwa kedua pejabat tersebut masih memiliki kedekatan dengan Jokowi.
“Dua tokoh kita ini menurut saya, ya saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi,” ujarnya. Amien kemudian melontarkan kritik tajam terhadap Prabowo, mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kepentingan bangsa jika pergantian pejabat strategis tersebut tidak segera dilakukan. Menurutnya, keberadaan Kapolri dan Panglima TNI yang dianggap masih dekat dengan Jokowi dapat memperkuat pengaruh politik mantan presiden tersebut.
Amien menilai Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti melakukan manuver politik. “Apakah Jokowi sudah edan? Jokowi tidak edan tetapi nekat dan kenekatannya belum sampai titik saturasi. Titik jenuh belum, masih terus-terus berpencaksilat politik yang berbahaya buat kelanjutan Indonesia,” tuturnya. Meskipun mengeluarkan kritik keras, Amien menegaskan bahwa ia tetap menghargai pandangan yang berbeda dan menyerukan agar demokrasi tetap dijaga.
Namun, ia juga mengusulkan agar apa yang disebutnya sebagai “dijokowisasi” menjadi agenda politik yang harus dihidupkan demi masa depan bangsa dan negara Indonesia. “Kita hidupkan terus demokrasi, tetapi dijokowisasi harus kita jadikan agenda politik demi masa depan bangsa dan negara Indonesia,” tutup Amien.
