YOGYAKARTA - Andi Widjajanto, yang menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa kemerosotan demokrasi di Indonesia tidak terjadi melalui penggunaan kekuatan militer atau perebutan kekuasaan dengan cara paksa. Dalam pandangannya, penurunan tersebut lebih disebabkan oleh legalisasi kekuasaan melalui instrumen hukum formal yang dikenal sebagai autocratic legalism. Pernyataan ini disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam sesi pertama bertajuk Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada konferensi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) 2026 yang berlangsung di Yogyakarta pada Jumat, 4 September.
Dalam konferensi tersebut, Andi mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pelemahan demokrasi, yang terlihat dari penurunan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi undang-undang pada tahun 2019, serta keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur pencalonan dalam pemilihan presiden. Ia juga menyoroti revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2025 yang dilakukan melalui legislasi normal. "Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," jelasnya.
Kondisi Ekonomi dan Aspirasi Publik
Andi juga menyoroti kondisi ekonomi di Asia Tenggara yang disebutnya sebagai 'money without condition', serta rendahnya rasio pajak Indonesia yang hanya sekitar sepuluh persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, situasi ini membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Trinity Pham, Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Andi membahas dinamika koalisi politik pasca Pemilu 2024 yang dinilai cair dan enigmatic. Ia mengamati bahwa meskipun terbentuk koalisi besar setelah pemilu, akumulasi kekuasaan yang signifikan justru menciptakan anomali di mata publik.
Penurunan Kepuasan terhadap Prabowo
Andi juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan drastis, meskipun koalisi pendukung pemerintah cukup besar di parlemen. Ia menjelaskan bahwa pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo masih berada di angka 80 persen. Namun, survei yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2026 menunjukkan penurunan tajam hingga hanya mencapai 28 persen. "Ini penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama," ungkapnya, merujuk pada penolakan publik terhadap beberapa program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menjawab pertanyaan tentang pentingnya literasi kewarganegaraan, Andi menjelaskan munculnya dua sekutu baru yang dianggap mengejutkan dalam upaya menjaga ketahanan demokrasi di Indonesia. Sekutu pertama adalah pasar global, di mana Andi menyoroti penurunan peringkat Indonesia oleh lembaga pengindeks terkemuka seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Standard & Poor's (S&P) akibat hilangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini, menurutnya, memicu perpindahan modal ke negara-negara tetangga seperti Filipina dan India.
Sementara itu, sekutu kedua adalah fenomena swasembada meme dan kecerdasan buatan (AI). Andi menekankan kegagalan pemerintah dalam melakukan sensor digital yang sejalan dengan meningkatnya penggunaan satire politik, meme, dan kecerdasan buatan oleh masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan publik. "Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth," tutupnya.
