Pengamat politik Rocky Gerung membahas hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, dengan fokus pada posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dalam sebuah diskusi yang dipandu oleh Arie Putra di kanal YouTube Total Politik, Rocky memberikan analisis mendalam mengenai gestur politik, evaluasi kebijakan nasional, dan motif di balik manuver politik antara Solo dan Hambalang.
Rocky menilai bahwa intensitas safari politik dan blusukan yang dilakukan Jokowi ke berbagai daerah merupakan upaya untuk menjaga eksposur publik bagi Gibran. Ia berpendapat bahwa strategi ini berkaitan dengan kepentingan jangka panjang keluarga Solo dalam mengamankan posisi mereka menjelang Pemilu 2029. "Bagi Pak Jokowi, satu-satunya yang bisa membuat dia aman adalah kalau Gibran jadi presiden. Tagihan politik Jokowi masih akan berlangsung pada Prabowo," ungkap Rocky.
Persepsi Publik dan Ketegangan Politik
Menanggapi spekulasi mengenai merenggangnya hubungan antara Prabowo dan Gibran, yang dipicu oleh tata letak tempat duduk dalam acara-acara kenegaraan, Rocky menganggap hal tersebut sebagai sinyal psikologis dan masalah performa. Meskipun ada aturan protokol formal, perhatian publik menunjukkan adanya keretakan yang mulai terlihat. "Masing-masing pihak punya kalkulasi politik. Prabowo tentu menghitung sejauh mana dampak elektoral dan persepsi publik jika terus dikaitkan dengan beban politik masa lalu," jelas Rocky.
Evaluasi Kebijakan dan Stabilitas Politik
Selain membahas peta politik suksesi, Rocky juga menyoroti evaluasi terhadap kebijakan strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa MBG bukan hanya sekadar masalah pengeluaran anggaran, tetapi juga tantangan dalam efisiensi dan tata kelola. Rocky mencontohkan pergantian posisi di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah positif untuk memulihkan integritas kabinet dan mengurangi potensi benturan kepentingan. "Perjanjian etis harus diucapkan secara politis, agar publik melihat komitmen bahwa tidak boleh ada pihak atau keluarga yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan bisnis," tegasnya.
Rocky juga menilai tindakan Prabowo yang tidak melindungi pejabat di sekelilingnya saat menghadapi masalah hukum sebagai bukti bahwa presiden mengutamakan kepentingan publik di atas kompromi politik. Mengenai kekhawatiran publik dan kalangan bisnis tentang potensi ketidakstabilan politik, Rocky berpendapat bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh ketakutan kolektif daripada fakta politik yang ada. "Ancaman stabilitas itu sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasokan LPG dan BBM harian. Selama kebutuhan dasar terjamin, spekulasi kerusuhan masif hanyalah narasi yang dikembangkan pihak tertentu," tutupnya.
