Politisi Anas Urbaningrum mengungkapkan keprihatinan terhadap penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencatat bahwa berbagai survei menunjukkan adanya penurunan dalam tingkat persetujuan publik meskipun masa pemerintahan belum mencapai dua tahun. Pernyataan ini disampaikan Anas melalui akun media sosial X-nya, di mana ia mengacu pada beberapa hasil survei, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dirilis secara luas.
"Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, secara umum approval rating pemerintah turun. Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan," tulis Anas pada Minggu (2/8/2026). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai situasi ini perlu diperhatikan, mengingat pemerintahan Prabowo memulai masa jabatannya dengan dukungan publik yang tinggi. "Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun, dengan modal awal yang (sangat) tinggi," tambahnya.
Fokus pada Janji Kampanye
Anas memberikan rekomendasi pertama untuk mengembalikan perhatian pemerintah pada realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat. Ia berpendapat bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya tidak meluncurkan terlalu banyak program baru yang bersifat sementara. "Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat ad hoc, sebaiknya tidak lagi dilakukan," ujarnya.
Perkuat Konsolidasi Kabinet
Anas juga menekankan pentingnya soliditas dalam kabinet. Ia berpendapat bahwa semua menteri harus bekerja dalam satu irama di bawah kepemimpinan Presiden. Ia mengingatkan agar tidak ada kesan bahwa ada menteri yang lebih diprioritaskan daripada yang lain, karena hal ini dapat memengaruhi efektivitas kerja pemerintahan. "Konsolidasi kerja dan kinerja pemerintahan harus benar-benar utuh dan bersatu. Kesan sepintas ada yang 'diutamakan' dan 'dinomorduakan', termasuk dalam hal personel kabinet, penting untuk diselesaikan," katanya.
Perbaiki Komunikasi Publik
Strategi komunikasi pemerintah juga perlu diperkuat, menurut Anas. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam membangun agenda publik daripada hanya merespons polemik yang ada. Komunikasi yang lebih terarah dapat mengurangi kesalahpahaman dan kontroversi di kalangan masyarakat. "Memproduksi isu jauh lebih baik ketimbang menanggapi, termasuk klarifikasi. Hal-hal yang berpotensi memunculkan kontroversi dan kesalahpahaman penting untuk ditekan atau dikurangi sedaya upaya," ujarnya.
Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
Rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan kinerja di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Anas menyebutkan beberapa bidang yang perlu menjadi perhatian utama, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelayanan publik, dan keamanan. "Menggenjot kinerja secara lebih khusus untuk hal ikhwal yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kegesitan dalam pelayanan, dan rasa aman," ungkapnya.
Usulkan Kabinet Lebih Ramping
Saran terakhir dari Anas adalah untuk merampingkan struktur kabinet. Ia berpendapat bahwa kabinet yang lebih ramping akan memudahkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat citra pemerintahan yang efisien. Menurutnya, kabinet yang terlalu besar dapat menyebabkan ketimpangan dalam kinerja para pembantu Presiden. "Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari 'keluarga besar kabinet' hanya bekerja sekadarnya," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Anas berharap agar pemerintah terus melakukan perbaikan agar kualitas kinerja meningkat dan kepercayaan publik kembali terbangun. "Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik (membaik)," tutupnya.
