Dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan menghadapi kendala pada tahun 2029. Hal ini disampaikan oleh Prof. Henri Subiakto, seorang Guru Besar di Universitas Airlangga. Henri mengaitkan potensi tersebut dengan kembali mencuatnya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan Wakil Presiden.
Henri merujuk pada klaim dari Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, yang menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau dokumen penyetaraan ijazah SMA, yang merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. “Dengan temuan Bonatua Silalahi dan kawan-kawan, tahun 2029 Gibran bisa terganjal, jika ada kekuatan besar yang mempermasalahkan kasus ijazah tersebut secara hukum dan politik,” tulis Henri dalam unggahannya di X pada Rabu (26/8/2026).
Potensi Dampak pada Posisi Dinasti Politik Jokowi
Henri menambahkan, jika Gibran menghadapi masalah hukum dan politik terkait dokumen pendidikannya, hal ini berpotensi mempengaruhi posisi strategis dalam dinasti politik Jokowi. Ia juga menilai bahwa Kaesang Pangarep, yang merupakan Ketua Umum PSI, belum tentu dapat menggantikan posisi Gibran dalam peta politik keluarga Jokowi. “Padahal kalau sampai Gibran terganjal, Kaesang sebagai yunior dinasti politik Jokowi, belum tentu mampu menggantikan posisi strategis kakaknya,” ungkapnya.
Dinamika Politik yang Sulit Diprediksi
Di sisi lain, Henri berpendapat bahwa dinamika politik di Indonesia sangat sulit untuk diprediksi. Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam arah politik dapat terjadi secara tiba-tiba akibat persaingan di kalangan elite. “Politik di negeri ini memang ruwet dan unpredictable. Perubahan arah politik secara drastis bisa terjadi sewaktu-waktu, akibat akrobat elit politik dalam berebut kekuasaan,” ujarnya.
Henri juga mengkritik sebagian elite politik yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan masyarakat. “Sayangnya para elit politik itu lebih banyak tidak peduli dengan kepentingan rakyat luas yang mengharapkan keadilan, kesempatan yang sama, dan kesejahteraan,” jelasnya. “Bagi politisi, kepentingan rakyat itu hanya hiasan komunikasi mereka, tapi bukan tujuan utama,” tambahnya. Ia menyatakan bahwa tujuan utama banyak politisi adalah untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. “Tujuan utama para politisi itu hanya satu, yaitu berkuasa. Presiden yang katanya sukses pun sama saja, orientasi utamanya juga berkuasa,” tegas Henri.
Menurutnya, kondisi ini sangat kontras dengan kinerja dan kebijakan yang masih jauh dari harapan masyarakat. “Sedang kinerja dan kebijakannya masih jauh, atau tidak memenuhi harapan rakyat luas. Benar gak? Bagaimana pendapat Anda?” tutupnya.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Sebelumnya, Bonatua Silalahi mengklaim bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah setara SMA. Hal ini disampaikan Bonatua dalam sebuah talkshow yang diunggah di kanal YouTube Official iNews. Ia menjelaskan bahwa proses pengumpulan dokumen terkait pendidikan SMA Gibran dilakukan melalui sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP). “Per November tahun lalu, itu bersidang di KIP, karena diminta baik-baik nggak dikasih,” ungkap Bonatua pada Senin (24/8/2026).
Bonatua menyatakan bahwa sebelumnya dokumen tersebut tidak diberikan dengan alasan privasi. Namun, dalam sidang KIP pada Maret 2026, ia mengaku memenangkan sengketa tersebut. Dari dokumen yang diperolehnya, Bonatua menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. “Uniknya, di sini ternyata benar, beliau tak punya ijazah,” terangnya.
Bonatua menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki Gibran hanya menyatakan bahwa ia memiliki kemampuan setara SMK jurusan manajemen. Menurutnya, dokumen tersebut berbeda dengan surat pernyataan penyetaraan ijazah. Ia kemudian mempertanyakan dasar pemenuhan persyaratan pendidikan bagi pencalonan wakil presiden. “Yang disetarakan di sini itu kemampuannya. Sementara di dalam aturan, yang disetarakan itu ijazah. Bukan kemampuannya,” ujarnya. “Kalau menurut ini, kemampuannya disetarakan, dan sangat subjektif kalau kemampuannya,” tambahnya.
Bonatua juga mengaku telah meminta notulensi atau dokumen yang menjadi dasar penilaian penyetaraan tersebut. “Yang kuminta di sini notulensi, bagaimana ceritanya bisa disetarakan kemampuan beliau,” imbuhnya. Namun, ia menyatakan bahwa dokumen yang dimintanya tersebut tidak tersedia. “Mana dasar-dasar menilainya sehingga bisa dikeluarkan. Ternyata tidak ada dokumennya,” terangnya.
Atas dasar itu, Bonatua menyimpulkan bahwa dokumen terkait pernyataan kesetaraan pendidikan Gibran diterbitkan tanpa prosedur yang semestinya. “Kalau ini nggak ada, tiba-tiba ini keluar berarti salah. Prosedurnya diskip. Ini jadi masalah,” pungkasnya.
