Kegiatan Workshop Nasional Fraksi DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta menghadirkan suasana yang berbeda. Para anggota DPRD dari berbagai daerah terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari pengelolaan sampah bersama petugas kebersihan, yang akrab disebut Pasukan Oranye. Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana layanan publik di lapangan.
Selama kegiatan, para legislator tidak hanya mengamati proses kerja petugas kebersihan, tetapi juga terlibat dalam diskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan hingga penanganan di tingkat kota. Anggota DPRD PAN berkesempatan untuk berdialog langsung dengan petugas kebersihan guna memahami kondisi kerja, kendala yang dihadapi, serta masukan terkait sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Respon Positif dari Petugas Kebersihan
Pendekatan ini mendapatkan sambutan baik dari para petugas yang selama ini berada di garis depan menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu anggota Pasukan Oranye, Slamet (45), menyatakan, “Saya kaget, biasanya kami jarang diajak berdiskusi atau dimintai pendapat. Kali ini anggota dewan datang langsung, belajar cara memilah sampah dan bertanya tentang kesulitan yang kami hadapi di lapangan. Rasanya pekerjaan kami dihargai.”
Pentingnya Pengalaman Lapangan dalam Kebijakan
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa masalah sampah di perkotaan adalah isu struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teoritis atau kegiatan seremonial. Oleh karena itu, pengalaman langsung di lapangan sangat penting bagi anggota DPRD PAN dalam merumuskan kebijakan di daerah masing-masing. “Formulasi kebijakan publik tidak boleh lahir dari ruang hampa atau sekadar perdebatan teoretis di ruang sidang. Anggota DPRD PAN kami utus menjadi 'murid' di lapangan agar mereka memiliki empati struktural. Suara, keringat, dan realita yang dihadapi Pasukan Oranye adalah data sosiologis paling jujur yang harus diwujudkan menjadi regulasi daerah (Perda) yang konkret dan memanusiakan manusia,” tegas Zulhas.
Ia juga menambahkan bahwa masukan yang diperoleh selama kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi anggota DPRD PAN dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang lebih aplikatif dan berpihak kepada para pekerja kebersihan.
