JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai belanja jemaah haji Indonesia yang mencapai sekitar Rp 4 triliun, di mana Sulawesi Selatan diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen dari total tersebut. Menurut Menhaj, potensi ini seharusnya dilihat sebagai kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar, termasuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan jemaah haji dan umrah.
“UMKM harus didorong agar bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Potensi ekonomi haji ini perlu dimanfaatkan sehingga pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton,” jelas Menhaj dalam acara UMKM Expo Sulsel 2026 yang berlangsung di Gowa pada 17 Oktober 2026. Besarnya belanja jemaah menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari produk konsumsi hingga barang dan jasa yang mendukung perjalanan ibadah.
Peluang bagi UMKM
Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, pelaku usaha perlu mempersiapkan diri dari segi kualitas produk, kapasitas produksi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten. Sulawesi Selatan dianggap memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji. Penguatan UMKM di daerah ini dapat menjadi salah satu cara untuk menghubungkan potensi produksi lokal dengan kebutuhan jemaah, sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji bagi masyarakat.
Subsidi untuk Jemaah
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji. Menhaj menyatakan bahwa penurunan biaya haji tahun ini tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan subsidi pemerintah. Keringanan biaya ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga akses masyarakat terhadap ibadah haji. “Tahun ini biaya haji turun, dan untuk pertama kalinya pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah sebesar 3,4 juta rupiah,” ungkap Menhaj.
Rangkaian UMKM Expo Sulsel 2026 juga mencakup pembagian hadiah perjalanan umrah kepada dua guru ngaji, serta sepeda dan uang tunai bagi pelajar Sulawesi Selatan yang terpilih. Pengembangan ekosistem ekonomi haji memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi bukan hanya memperbesar nilai transaksi, tetapi juga memastikan pelaku UMKM daerah memiliki kapasitas dan kesempatan untuk masuk ke pasar yang terbentuk dari kebutuhan jemaah. Dengan demikian, potensi ekonomi haji diharapkan tidak hanya berhenti sebagai angka belanja, tetapi dapat berkembang menjadi peluang usaha yang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian Indonesia.
