Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah merancang skema untuk pengembangan karier bagi 6,7 juta PNS dan PPPK. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa semua layanan bagi aparatur sipil negara (ASN) akan terintegrasi mulai tahun 2027.
Dalam penjelasannya, Prof. Zudan menyatakan bahwa program kerja BKN akan diarahkan untuk mendukung manajemen ASN pada tahun 2027, dengan fokus pada pembinaan manajemen ASN yang terintegrasi di 643 instansi pemerintah. "Dengan jumlah 6,7 juta ASN baik PNS maupun PPPK, program pembinaan terintegritasi diarahkan untuk memastikan penerapan sistem merit, pengembangan karier, dan pembangunan manajemen talenta di seluruh instansi pemerintah," ujar Prof. Zudan pada Selasa (29/9).
Aspek Pembinaan yang Komprehensif
Prof. Zudan menjelaskan bahwa pembinaan untuk 643 instansi pemerintah akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek pengelolaan ASN. Ini termasuk manajemen talenta, pengembangan karier, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, budaya kerja, citra institusi, penghargaan, pengakuan, disiplin, pemberhentian, digitalisasi manajemen ASN, fleksibilitas kerja, serta penerapan kebijakan BKN ProASN. "Pembinaan ini diperlukan seiring dengan meningkatnya penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah," tegasnya.
Data hingga September 2026 menunjukkan bahwa 643 instansi telah berada dalam proses pembangunan dan penerapan manajemen talenta. BKN berkomitmen untuk memperkuat pendampingan agar penerapan ini dapat berjalan secara terintegrasi, sehingga mendukung pengembangan karier ASN, baik PNS maupun PPPK, berdasarkan kompetensi dan kinerja yang baik.
Inisiatif Layanan Pendukung dan Digitalisasi
Selain melakukan pembinaan langsung kepada instansi, BKN juga menyiapkan berbagai layanan yang mendukung sistem merit pada tahun 2027. Layanan tersebut mencakup pengukuran Indeks Sistem Merit, pengembangan Layanan Pinter, manajemen talenta, ASN Digital Mobile, pemutakhiran data, dan manajemen jabatan fungsional. Penguatan tata kelola data juga menjadi elemen penting dalam mendukung pembinaan manajemen ASN. Melalui Datasena, BKN akan memperbarui data individu dan menyediakan data analitik untuk pengelolaan talenta serta pengambilan keputusan manajemen ASN.
BKN juga akan melakukan digitalisasi arsip kepegawaian dengan mengubah arsip fisik menjadi arsip digital, serta membina pengelolaan arsip digital dan optimalisasi penggunaan lemari digital. Dari segi infrastruktur, BKN merencanakan pengembangan Data Center dengan penambahan kapasitas server dan penyimpanan, serta peningkatan sistem keamanan untuk menjaga keberlanjutan layanan manajemen ASN.
Digitalisasi ini merupakan kelanjutan dari program penguatan layanan manajemen ASN sebelumnya, yang sejalan dengan peningkatan jumlah ASN. Berdasarkan data per 1 September 2026, jumlah ASN mencapai 6,7 juta PNS dan PPPK, dengan aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) mencapai 96,91 persen, sedangkan Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) nasional berada di angka 92,38 persen.
BKN terus berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui layanan seleksi yang berbasis merit, yang transparan, objektif, dan akuntabel. Hingga 27 Agustus 2026, layanan seleksi ini telah melibatkan 693.364 peserta. Selain itu, terdapat 15 kebijakan BKN yang mendukung karier ASN, termasuk pengakuan gelar akademik dan profesi, kenaikan pangkat, uji kompetensi sepanjang tahun, manajemen talenta, BKN ProASN, digitalisasi arsip, layanan lima hari kerja, serta kebijakan yang mendekatkan pegawai dengan keluarga dan domisili.
Untuk mendukung seluruh program di tahun anggaran 2027, BKN mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp628,94 miliar. Selain itu, BKN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp244,72 miliar untuk merealisasikan target dan program prioritas tahun depan. Rincian kebutuhan ini telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas melalui pertemuan trilateral pada 18 Agustus 2026.
