Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Projo, mengajak publik untuk tidak memposisikan Presiden Prabowo Subianto berlawanan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa isu yang berusaha menciptakan pertentangan di antara kedua pemimpin tersebut berpotensi merusak soliditas pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan Budi Arie pada acara peringatan HUT ke-12 Projo yang berlangsung di Jakarta pada Minggu, 23 Agustus 2026.
"Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba, kan? Menurut saya, setop adu domba," ungkap Budi Arie. Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan politik antara tokoh-tokoh nasional seharusnya tidak diarahkan menjadi konflik pribadi. Budi Arie mengingatkan pentingnya stabilitas pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Energi Pemerintah untuk Kepentingan Rakyat
Budi Arie menekankan bahwa fokus energi pemerintah harus diarahkan pada isu-isu yang menyentuh kepentingan rakyat. Ia meminta agar para elit politik menahan ambisi pribadi maupun kelompok demi kepentingan bangsa. "Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik," jelasnya.
Dukungan Projo untuk Prabowo dan Gibran
Di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, Budi Arie menegaskan posisi politik Projo yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi. Ia menilai bahwa isu-isu yang beredar tidak seharusnya mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda yang lebih penting. Menurutnya, soliditas adalah modal utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melaksanakan program dan kebijakan.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Selain membahas hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Budi Arie juga menyoroti pentingnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Ia menyatakan bahwa Projo mendukung langkah-langkah Prabowo dalam memberantas korupsi, namun dukungan tersebut harus disertai dengan tindakan nyata. "Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," tegas Budi Arie.
Ia menekankan bahwa konsistensi antara pernyataan dan tindakan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Budi Arie menyatakan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, termasuk di kalangan elite kekuasaan, agar fokus dapat tetap terjaga dalam menjalankan program dan menjawab berbagai persoalan masyarakat.
