Penyebaran informasi palsu di media sosial menjadi masalah serius yang tidak hanya berkaitan dengan fakta, tetapi juga memengaruhi psikologi masyarakat. Dr. (Cand) Yusuf Mars, Direktur Komunikasi Institut Media & Ruang Publik Indonesia (IMPRESI), menyatakan bahwa masyarakat saat ini berada dalam arus informasi yang sangat cepat, sementara kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi belum sepenuhnya memadai.
"Hoaks bukan hanya membuat orang percaya pada informasi yang salah. Ketika seseorang terus-menerus menerima informasi yang menakutkan, provokatif, atau menyesatkan, tentu ada beban psikologis yang perlu diperhatikan. Karena itu, persoalan hoaks juga berkaitan dengan kesehatan mental,” ungkap Yusuf Mars dalam penjelasannya pada Kamis (8/10/2026).
Data Mengenai Hoaks di Indonesia
Data dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) menunjukkan bahwa masalah hoaks masih cukup signifikan. Dalam periode 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, MAFINDO mencatat sebanyak 1.593 kasus hoaks, dengan 773 kasus atau 48,5 persen di antaranya berkaitan dengan tema politik. Temuan ini diperkuat oleh laporan dari Evident Institute yang mencatat 996 entri disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) bertema politik sepanjang 2025, menjadikannya kategori terbesar dalam pemantauan tersebut.
Yusuf menekankan bahwa tingginya jumlah hoaks yang berkaitan dengan isu politik perlu menjadi perhatian, karena informasi palsu dalam konteks ini tidak hanya menyasar fakta, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan dan kepercayaan antarwarga. "Kalau informasi palsu masuk ke wilayah politik, dampaknya bisa lebih panjang. Orang bukan hanya menerima informasi yang keliru, tetapi bisa ikut membangun prasangka terhadap kelompok atau orang yang berbeda pilihan,” jelasnya.
Hubungan Hoaks dan Kesehatan Mental
Penelitian terbaru mulai menunjukkan adanya hubungan antara paparan informasi palsu dan kesehatan mental. Sebuah studi yang diterbitkan di Scientific Reports pada Oktober 2025 melibatkan 1.850 remaja dan dewasa muda di Vietnam, menemukan bahwa frekuensi paparan berita palsu berkaitan dengan gejala depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Sebanyak 68,8 persen responden melaporkan terpapar berita palsu di media sosial setidaknya sesekali.
Studi lain yang diterbitkan di BMC Psychology pada Juli 2026 terhadap 565 mahasiswa di Bangladesh juga meneliti hubungan antara paparan misinformation dan disinformation dengan kesehatan mental menggunakan indikator kecemasan dan depresi. Meskipun kedua penelitian tersebut bersifat cross-sectional dan tidak dapat menyimpulkan bahwa hoaks secara langsung menyebabkan gangguan mental, temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang patut diperhatikan.
"Kita tidak boleh mengatakan bahwa satu hoaks otomatis membuat seseorang mengalami gangguan mental. Tetapi kalau seseorang terus berada dalam arus informasi yang penuh ketakutan, konflik, dan informasi yang menyesatkan, kondisi itu patut diperhatikan,” tambah Yusuf.
Pentingnya Memeriksa Informasi Sebelum Menyebarkan
IMPRESI mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan "jeda sebelum sebar". Sebelum membagikan informasi, masyarakat diharapkan memeriksa sumber, tanggal, dan konteks informasi, serta membandingkannya dengan sumber lain yang kredibel. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan hoaks hanya untuk membantahnya, karena semakin banyak konten dibagikan, semakin besar pula peluang konten tersebut mendapatkan perhatian.
"Jangan langsung percaya, tetapi jangan juga langsung menyebarkan. Beri waktu untuk memeriksa. Kalau sumbernya tidak jelas, lebih baik tahan dulu,” saran Yusuf. IMPRESI mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, media, platform digital, sekolah, kampus, komunitas, dan masyarakat, untuk memperkuat literasi informasi. Kemampuan mengenali hoaks perlu menjadi kebiasaan sehari-hari.
Bagi IMPRESI, upaya menghadapi hoaks tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah informasi menjadi viral. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi sejak pertama kali menerimanya. "Jangan biarkan hoaks menguasai ruang publik kita. Periksa sebelum percaya, pikirkan sebelum membagikan. Karena ruang publik yang sehat hanya bisa dibangun dari informasi yang benar dan masyarakat yang kritis,” tutup Yusuf.
