JAKARTA - David Herson, seorang aktivis yang tergabung dalam 98 Resolutions Network, mengungkapkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ia berpendapat bahwa menyampaikan pendapat di depan umum, termasuk dalam bentuk demonstrasi antikorupsi, adalah hak yang dilindungi oleh hukum. Selama aksi tersebut berlangsung dengan damai, tertib, dan bertanggung jawab, demonstrasi menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol masyarakat terhadap pemerintahan.
Menurut David, demonstrasi antikorupsi seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman. Kritik terhadap praktik korupsi, tuntutan untuk proses hukum yang transparan, serta desakan agar penyelenggara negara bertindak bersih adalah aspirasi yang seharusnya diterima dalam sistem demokratis. Ia menambahkan bahwa semangat pemberantasan korupsi sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Pentingnya Kewaspadaan dalam Demonstrasi
David Herson juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada. "Jangan sampai ruang demokrasi yang terbuka justru dimanfaatkan oleh 'penumpang gelap' untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan awal demonstrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (26/8/2026). Ia menekankan bahwa ada kemungkinan pihak-pihak tertentu mencoba menyusup, memprovokasi, atau mengulangi pola kerusuhan yang terjadi sebelumnya dengan menjadikan aksi sebagai sarana untuk menciptakan kekacauan.
Namun, kewaspadaan ini tidak berarti membungkam demonstrasi atau mencurigai seluruh peserta. Sebaliknya, menjaga agar demonstrasi tetap damai adalah langkah untuk melindungi hak para demonstran itu sendiri. "Aspirasi antikorupsi akan jauh lebih kuat ketika disampaikan secara tertib, berbasis data, dan tidak memberi ruang bagi provokasi maupun kekerasan," tambahnya.
Memisahkan Kritik dari Kekerasan
David menekankan perlunya masyarakat untuk membedakan dengan jelas antara kritik dan kerusuhan. Ia menyatakan bahwa kritik adalah bagian integral dari demokrasi, sedangkan kekerasan dan perusakan tidak dapat dibenarkan sebagai cara untuk menyampaikan kritik. Aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat sambil menjaga keamanan secara proporsional dan sesuai dengan hukum.
"Jangan sampai perjuangan melawan korupsi yang seharusnya mendapat dukungan luas justru kehilangan substansinya karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan," tegasnya. David menambahkan bahwa demonstrasi antikorupsi harus tetap menjadi ruang untuk menyuarakan tuntutan yang jelas, seperti pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, transparansi, dan pemberantasan korupsi yang konsisten.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. "Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi, sementara pemberantasan korupsi merupakan kepentingan bersama. Jangan biarkan 'penumpang gelap' mengubah perjuangan yang sah menjadi kerusuhan yang justru merugikan masyarakat," tutup David Herson.
