Popularitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau KDM, semakin meningkat dan menjadi topik hangat di media sosial. Meskipun hal ini bisa menjadi modal besar untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029, lonjakan popularitas tersebut bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan tindakan nyata terhadap isu-isu penting bangsa, terutama dalam pemberantasan korupsi.
Pengamat politik dan warga Jawa Barat, Heru Subagia, menyoroti posisi KDM yang kini berada di puncak elektabilitas berdasarkan beberapa survei nasional. "Data rilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 menunjukkan elektabilitas KDM untuk bursa Capres 2029 berada di posisi teratas menyentuh angka 35 persen. Angka ini bahkan mengungguli nama-nama besar seperti Prabowo Subianto yang berada di kisaran 14,5 hingga 21,9 persen, serta Anies Baswedan," ungkap Heru.
Pentingnya Komitmen dalam Pemberantasan Korupsi
Heru menekankan bahwa tingginya elektabilitas dan jumlah pemilih di Jawa Barat yang mendekati 36 juta orang menuntut KDM untuk memperkuat komitmennya. Masyarakat mengharapkan langkah konkret dari calon pemimpin nasional dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin meresahkan. Ia menilai, kondisi korupsi saat ini sudah berada di titik kritis karena sering melibatkan aparat penegak hukum (APH) itu sendiri.
"Saat ini pergelaran hukum menunjukkan fenomena yang memprihatinkan. APH yang seharusnya membentengi keadilan justru beberapa kali terseret dalam pusaran kasus hukum. Di sinilah masyarakat menagih dan membuktikan nyali seorang KDM," tegas Heru. Meskipun secara teknis posisi Gubernur tidak termasuk dalam fungsi yudikatif atau aparat penegak hukum, citra KDM yang aktif turun ke lapangan dan menyelesaikan berbagai persoalan warga sering dianggap sebagai figur multifungsi.
Namun, Heru mengingatkan agar KDM tidak terjebak dalam aksi-aksi hukum yang hanya menyasar kasus-kasus kecil atau kejahatan yang melibatkan masyarakat kelas bawah. Untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon pemimpin nasional yang kuat, KDM ditantang untuk melakukan gebrakan yang lebih fundamental.
Tantangan untuk Mengatasi Korupsi Kelas Atas
Heru memberikan ide dan tantangan yang kontroversial namun terukur kepada KDM. Ia mendorong KDM untuk berani mengeluarkan Sayembara Tangkap Koruptor Kakap. Langkah ini dianggap sebagai manifestasi hukum yang nyata sekaligus pembuktian integritas bagi seorang calon presiden potensial pada 2029. "Jika KDM berani mengeluarkan sayembara menangkap koruptor kelas kakap dan menyoroti skandal besar, itu akan menjadi terobosan luar biasa yang membedakannya dengan figur lain. Namun sebaliknya, jika tidak berani mengambil sikap tegas terhadap korupsi kelas atas, KDM sebaiknya menghentikan narasi-narasi penindakan kelas ayam sayur yang berisiko dinilai publik sebagai bentuk doktrin atau pencitraan sesat," pungkas Heru.
