Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mengingatkan pemerintah agar memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum dampak negatifnya mulai mengganggu kesehatan masyarakat. Ranny berpendapat bahwa penanganan karhutla tidak cukup dilakukan hanya dengan pemadaman api dan distribusi bantuan kesehatan setelah kabut asap menyebar.
“Pemerintah harus mampu mengantisipasi sebelum api meluas. Jangan sampai setiap tahun kita baru sibuk menyiapkan masker, obat-obatan, dan layanan kesehatan ketika masyarakat sudah terpapar asap,” ungkap Ranny dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin (19/10).
Peningkatan Risiko Karhutla
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya risiko karhutla yang disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak menentu. Fenomena El Nino yang sangat kuat diperkirakan akan memperburuk kekeringan di beberapa daerah di Indonesia. Kementerian Kehutanan melaporkan adanya 372 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi pada 14 Oktober 2026, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan 244 titik pada hari sebelumnya.
Ranny menekankan bahwa data iklim dan pemantauan titik panas harus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan, terutama di daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap kebakaran. Ia juga menyoroti aktivitas manusia yang dapat meningkatkan risiko kebakaran, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, perambahan, dan pembalakan yang merusak hutan.
Pentingnya Pengawasan dan Koordinasi
“Pengawasan harus dimulai dari kawasan hutannya. Aktivitas pembalakan, baik yang berizin maupun ilegal, perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan yang memperbesar risiko kebakaran,” tegasnya. Ranny juga menekankan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha kehutanan harus dilakukan secara konsisten. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan upaya pencegahan kebakaran perlu menjadi perhatian, termasuk bagi para pemegang izin pemanfaatan hutan.
Di sisi lain, Ranny memberikan apresiasi terhadap Kementerian Kesehatan yang pada 18 Oktober 2026 mengumumkan tambahan distribusi masker, obat-obatan, serta penguatan rumah oksigen bagi masyarakat yang terdampak di Sumatra dan Kalimantan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan dampak kesehatan tersebut harus diimbangi dengan upaya pencegahan di lapangan. Pemantauan titik panas, pengelolaan lahan gambut, pengawasan kegiatan usaha, dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan.
“Pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi,” tegas Ranny. Ia juga mendorong adanya koordinasi yang berkelanjutan antara Kementerian Kehutanan, BMKG, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi karhutla. Dari aspek kesehatan, Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, pemetaan kelompok rentan, penguatan puskesmas, serta sistem peringatan dini terhadap risiko kesehatan akibat asap.
Ranny berharap langkah-langkah antisipatif tersebut dapat mengurangi risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari paparan asap. Menurutnya, keberhasilan dalam menangani karhutla tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pemadaman, tetapi juga oleh kemampuan untuk mencegah kebakaran dan dampaknya sejak awal.
