JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat beradaptasi dengan karakteristik wilayah perbatasan. Forum ini menjadi wadah untuk berbagi pandangan mengenai kebutuhan tata kelola perbatasan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta tantangan yang dihadapi oleh setiap wilayah. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, pada hari Selasa, 8 September 2026.
Dimensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan
Makhruzi menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Menurutnya, kompleksitas masalah yang ada di kawasan perbatasan memerlukan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Menangani kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia," ungkap Makhruzi.
Arah Strategis Pengelolaan Perbatasan
Dalam audiensi tersebut, Makhruzi juga memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (BWN-KP) untuk periode 2025–2029. Ini mencakup pengelolaan batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, serta penguatan kelembagaan. Cakupan pengelolaan BWN-KP meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari jumlah tersebut, 15 PLBN telah dibangun, tiga belum, dan delapan lainnya direncanakan untuk pembangunan gelombang III.
Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), di mana 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri dari 11 PPKT yang tidak berpenduduk dan 17 PPKT yang berpenduduk. Keberagaman kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. Makhruzi mencontohkan bahwa penanganan transportasi pada PPKT yang berpenghuni memerlukan pendekatan terpadu dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesinambungan logistik, dan kedaulatan wilayah. Keragaman kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan.
Prof. Siti Zuhro, Peneliti Ahli Utama BRIN, menambahkan bahwa kompleksitas persoalan di daerah perbatasan harus diimbangi dengan desain tata kelola yang mampu menyesuaikan kewenangan dengan karakteristik wilayah. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Pendekatan multilevel governance dianggap perlu untuk memastikan pembagian peran dan pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan secara efektif.
Pertemuan ini juga membahas sejumlah agenda penelitian, termasuk identifikasi masalah pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, penggalian pengalaman dari pemangku kepentingan, serta pengujian relevansi model Adaptive Asymmetric Decentralization dengan kondisi nyata di lapangan. Diskusi antara BNPP RI dan BRIN diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan tata kelola perbatasan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, sekaligus mendukung pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
