Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Razak, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di beberapa daerah di Kalimantan yang kini memasuki masa rawan kebakaran pada musim kemarau 2026. Hanan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara terpisah.
Kolaborasi dengan Masyarakat dan Perusahaan
“Kolaborasi dengan masyarakat, seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, serta perusahaan yang memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), perlu dikoordinasikan dan dilibatkan dalam upaya penanganan karhutla,” ungkap Hanan A. Razak dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 20 Agustus 2026. Politikus dari Partai Golkar ini menekankan bahwa pemerintah harus memastikan semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat terkait memiliki langkah-langkah yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan saat kebakaran terjadi.
Perkuat Respons Terhadap El Nino
Hanan juga meminta agar pemerintah memperkuat peran koordinasi dalam menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko karhutla. “Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Hanan dalam rilisnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat beberapa wilayah di Kalimantan telah mengalami kebakaran yang dapat meluas jika tidak segera ditangani dengan baik.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada Rabu, 19 Agustus 2026, kondisi udara di Kota Palangka Raya mengalami penurunan yang signifikan, dengan indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) mencapai 487, yang masuk dalam kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berdampak pada jarak pandang, yang dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer. Situasi ini berkaitan erat dengan tingginya aktivitas karhutla di Kalimantan Tengah, di mana sebanyak 1.795 titik panas terdeteksi.
“Kami meminta agar kementerian Kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor, serta menurunkan personel untuk mencegah kebakaran hutan yang lebih luas,” kata Hanan. Ia mengingatkan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor sangat diperlukan untuk menghadapi potensi dampak El Nino, termasuk kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Hanan juga menekankan pentingnya melakukan deteksi dini dan respons cepat jika ditemukan titik api baru di kawasan-kawasan yang rentan terhadap kebakaran. Ia berharap bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga tidak hanya berhenti pada rapat atau pembentukan posko, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Ia menilai bahwa penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan hotspot, serta respons cepat adalah kunci untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Dengan potensi kemarau yang lebih kering dan ancaman El Nino, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi semakin penting untuk mengurangi risiko karhutla di Kalimantan.
