Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia memberikan penghargaan terhadap pencapaian signifikan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri dinilai berhasil dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Data menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kejahatan mencapai 76,22 persen pada tahun 2025, dengan fokus pada pemberantasan kejahatan strategis serta inovasi melalui Desk Ketenagakerjaan dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan bersama, sejumlah tokoh pemuda dan analis kebijakan publik menyatakan dukungan terhadap perluasan kontribusi Polri.
Peran Polri dalam Stabilitas Ekonomi dan Kemanusiaan
Kepolisian tidak hanya berperan dalam fungsi keamanan konvensional, tetapi juga aktif mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan pekerja, serta respons kemanusiaan. Ketua DPP GMNI, Surya Dermawan, mengapresiasi kebijakan Kapolri yang mengedepankan pendekatan dialogis dan proporsional dalam menjaga ruang demokrasi. Dia juga menyoroti ketegasan Polri dalam memberantas kejahatan strategis yang dapat merusak masa depan bangsa.
Sepanjang tahun 2025, Polri mencatat penanganan sebanyak 48.592 kasus narkotika dengan nilai barang bukti mencapai Rp 41 triliun. Selain itu, penindakan terhadap judi daring berhasil mengamankan aset senilai Rp 1,5 triliun dan memblokir 241.013 situs ilegal hingga Januari 2026. Kontribusi Polri juga terlihat dalam sektor agraria, di mana pihak kepolisian berperan dalam program ketahanan pangan nasional dengan mengawasi potensi lahan jagung seluas 1.378.608 hektare, yang berkontribusi pada peningkatan produksi jagung nasional sebesar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Inovasi dan Dukungan Sosial Polri
Analis Kebijakan Publik Nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan data dari Pusiknas Polri mengenai indikator objektif penyelesaian perkara. Berdasarkan Rilis Akhir Tahun 2025, Polri menangani 325.345 perkara secara nasional dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, mencapai 76,22 persen. Di bidang ekonomi, Satgas Pangan Polri melaksanakan lebih dari 9.000 kegiatan preemtif dan preventif serta memproses hukum 102 kasus terkait komoditas pangan.
Nasky juga memuji inovasi sosial dalam penegakan hukum melalui Desk Ketenagakerjaan yang berhasil menyelesaikan 34 perkara pidana kerja melalui keadilan restoratif, serta membantu 4.216 pekerja yang terdampak PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional, Kapolri pada 16 Mei 2026 melaporkan kesiapan 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 3,44 juta jiwa.
Serangkaian pencapaian ini menegaskan komitmen Polri untuk bertindak tegas terhadap kejahatan sambil tetap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketua PB HMI, Andi Kurniawan, menekankan pentingnya Polri untuk bertransformasi menjadi lembaga yang dipercaya publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan humanis.
HMI juga mengapresiasi penggunaan keadilan restoratif pada 13.880 kasus narkotika dan menekankan perlunya Polri untuk mendukung kebebasan berpendapat serta memperkuat penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Andi menambahkan, "HMI mendorong Polri untuk terus memperkuat peran humanis dalam menjaga ketertiban masyarakat."
