JAKARTA - Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menyatakan bahwa keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak dinilai dari jumlah keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Ia menekankan bahwa ukuran yang lebih relevan adalah berapa banyak keluarga yang dapat keluar dari daftar tersebut karena telah mandiri dan tidak lagi memerlukan bantuan dari pemerintah.
Pernyataan ini menjadi landasan bagi pendekatan BP Taskin dalam menilai efektivitas kebijakan sosial. “Ukuran keberhasilan kami bukan berapa banyak orang yang menerima bantuan, melainkan berapa banyak keluarga yang keluar dari daftar penerima bantuan, karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi,” ungkap Budiman saat membahas dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Transformasi Pandangan Terhadap Bantuan Sosial
Dengan pandangan ini, bantuan sosial tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses untuk membantu keluarga keluar dari kondisi rentan menuju kemandirian. Budiman menjelaskan bahwa perjalanan keluar dari kemiskinan terdiri dari tiga tahap: miskin, graduasi, dan mandiri. Pada tahap pertama, keluarga yang berada dalam kondisi miskin memerlukan perlindungan agar tidak terjebak lebih dalam. Bantuan pangan, subsidi upah, dan berbagai kartu kesejahteraan berfungsi sebagai jaminan bagi mereka.
Namun, perlindungan saja tidak cukup. Ketika keluarga mulai memiliki kesempatan untuk bangkit, mereka memerlukan layanan dasar yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Pada tahap graduasi, program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, serta layanan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dari instrumen tersebut.
Contoh Nyata Perubahan
Budiman memberikan contoh konkret mengenai seorang anak dari keluarga miskin di Cibinong, Kabupaten Bogor, yang sebelum bersekolah menghabiskan waktu menggembalakan kambing milik orang lain. Kini, anak tersebut tinggal di Sekolah Rakyat, mendapatkan tempat tidur, makanan tiga kali sehari, dan pendidikan yang layak. Contoh lain datang dari Desa Bergas, Kabupaten Semarang, di mana anak-anak sebelumnya harus menuruni lembah sungai untuk mencapai sekolah, dan kehadiran jembatan gantung telah membuat akses mereka lebih aman.
Menurut Budiman, perubahan-perubahan seperti ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan transfer bantuan, tetapi juga dengan penyediaan layanan dasar yang dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup. Pada tahap mandiri, keluarga memerlukan aset yang dapat mendukung kehidupan ekonomi mereka, seperti sisa hasil usaha koperasi desa, kapal, cold storage, tanah melalui reforma agraria, serta rekening bank yang dapat diakses untuk kredit usaha.
Oleh karena itu, kebijakan sosial perlu memiliki kemampuan untuk membaca perubahan tersebut. Dalam pendekatan Budiman, tujuan akhir kebijakan adalah untuk memastikan bahwa bantuan tidak membuat seseorang terjebak dalam sistem bantuan, melainkan menjadi jalan menuju kemandirian. Pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset menjadi bagian integral dari pengentasan kemiskinan. Bantuan berfungsi untuk menjaga keluarga agar tetap bertahan, layanan dasar memberikan kemampuan untuk bergerak, dan aset memberikan pijakan untuk berdiri sendiri.
Keberhasilan pengentasan kemiskinan, menurut Budiman, tidak dapat dilihat hanya dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan. Keberhasilan tersebut terlihat ketika sebuah keluarga yang sebelumnya bergantung pada bantuan kini telah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ukuran utama yang harus diperhatikan adalah berapa banyak keluarga yang berhasil meninggalkan daftar penerima bantuan karena kehidupan mereka telah berubah.
