Idrus Marham, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memberikan perhatian khusus terhadap pernyataan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, terkait kemungkinan "percepatan" dalam dinamika politik menjelang Pemilu 2029. Menurut Idrus, pernyataan tersebut dapat memunculkan spekulasi baru, termasuk anggapan bahwa Presiden Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ke-7 RI, sedang diposisikan berlawanan dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
“Bisa dibaca orang. Bisa ditafsirkan atau dibaca orang ini adalah mengadu domba,” ungkap Idrus di Jakarta, pada Kamis (3/9/2026). Polemik ini muncul setelah beredarnya video Budi Arie di media sosial, di mana ia membahas kemungkinan terjadinya "percepatan" politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang juga dihadiri oleh Jokowi, yang kemudian memicu spekulasi tentang potensi perubahan politik sebelum masa pemerintahan Prabowo berakhir pada 2029.
Permintaan Maaf dan Penjelasan Projo
Setelah munculnya polemik, Budi Arie menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi yang tidak berkaitan dengan Jokowi. Projo juga mengklarifikasi bahwa video yang beredar adalah potongan dari rekaman yang tidak utuh. Sekjen Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie disampaikan dalam konteks forum silaturahmi relawan bersama Jokowi.
Idrus menekankan bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan maksud dari pernyataan Budi Arie, namun juga bagaimana publik dapat menafsirkan ucapan tersebut. Ia mengingatkan, “Jangan sampai sebuah pernyataan itu justru menimbulkan masalah baru.” Menurutnya, situasi ini sensitif karena pernyataan mengenai "percepatan" politik disampaikan dalam forum yang dihadiri oleh Jokowi, yang dapat menimbulkan persepsi bahwa Jokowi berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
Peringatan Terhadap Konsekuensi Politik
Idrus juga menyoroti dampak yang mungkin timbul terhadap hubungan antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan agar hubungan politik di antara keduanya tidak dipertentangkan, dan bahwa stabilitas politik memerlukan komunikasi publik yang tidak memicu spekulasi atau polarisasi baru. “Ini sangat berbahaya. Yang sejatinya ini adalah satu kesatuan, kita semakin solid untuk merawat Republik ini, apa pun perannya,” tambah Idrus.
Idrus juga mengingatkan Budi Arie untuk mempertimbangkan konsekuensi politik dari setiap pernyataan yang dibuat di ruang publik. Ia menegaskan bahwa sebuah pernyataan politik bisa berbalik menjadi masalah bagi orang yang menyampaikannya. “Lagipula mestinya Budi Arie menyadari bahwa sebuah pernyataan bisa kembali kepada diri sendiri. Bisa jadi bumerang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Idrus menyebut bahwa polemik ini berpotensi mengingatkan publik pada berbagai masalah yang sebelumnya pernah terkait dengan Budi Arie. “Dengan pernyataan Budi Arie itu bisa saja orang mengingat kembali masalahnya Budi Arie yang tentu secara politik praktis belum selesai,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia meminta para elite politik untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait arah politik nasional, agar tidak menjadi bumerang atau "senjata makan tuan."
Idrus juga mengajak seluruh elite politik untuk menahan diri dalam membahas kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029, dan menilai bahwa pemerintahan Prabowo perlu diberikan ruang untuk menjalankan mandat konstitusionalnya hingga 2029. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh beberapa elite politik lainnya, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, yang mengingatkan bahwa masa pemerintahan telah diatur dalam konstitusi. Sementara itu, PKS menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus tetap berjalan hingga 2029, dan wacana mengenai "percepatan" tidak seharusnya mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan.
Budi Arie, di sisi lain, telah meminta maaf atas pernyataannya dan menyatakan siap untuk bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah analisis pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Budi Arie juga mengatakan bahwa keputusan politik pada Pemilu 2029 sepenuhnya berada di tangan rakyat. “Jika rakyat Indonesia masih menghendaki Pak Prabowo untuk kembali memimpin Indonesia, mengapa tidak,” tutup Budi Arie.
