Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menekankan bahwa kritik dan evaluasi yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak berkaitan dengan konflik pribadi antara partai dan keluarga Gibran. Menurut Hasto, isu yang berkembang saat ini lebih berkaitan dengan marwah konstitusi, etika dalam penyelenggaraan negara, serta masa depan demokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto dalam sebuah diskusi yang diadakan di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama aktivis Faizal Assegaf pada Jumat (30/10/2026). Dalam diskusi itu, Hasto menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap Gibran yang dapat berlanjut pada langkah serupa terhadap partai lain, termasuk rencana pembubaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menegaskan bahwa isu ini bukanlah agenda politik dari kelompok tertentu, melainkan wujud keprihatinan terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa.
“Konstitusi itu untuk kita semua ketika ada abuse of power, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan,” jelasnya. Hasto juga merujuk pada buku "How Democracies Die" karya Steven Levitsky untuk memperkuat argumennya. Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator utama kehancuran sistem demokrasi adalah ketika kekuasaan eksekutif mulai mengintervensi lembaga-lembaga independen. Ia memberikan contoh dugaan intervensi eksekutif terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seharusnya tetap independen dan netral tanpa tekanan.
Menanggapi Pertanyaan Mengenai Permohonan Maaf
Hasto juga menanggapi pertanyaan Faizal mengenai kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf secara terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertanyaan ini merujuk pada sejarah rekonsiliasi antara Megawati dan keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto. Hasto menegaskan bahwa dinamika yang dihadapi PDIP saat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan emosional atau personal. Hal yang lebih penting adalah menyelamatkan prinsip tata kelola negara yang harus berlandaskan pada konstitusi, etika, moral, dan hati nurani.
Ia kembali menegaskan perbedaan nilai politik yang diusung oleh partainya. “Kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keluarga. Itu prinsip yang dipegang PDI Perjuangan,” ujarnya. Hasto meminta masyarakat untuk tidak mempersempit polemik ini menjadi perseteruan pribadi. Isu utama yang diangkat adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan supremasi hukum. “Kalau kita tidak menjaga bersama-sama, siapa lagi?” tambahnya.
Perbandingan Historis dengan Soeharto
Untuk memberikan gambaran historis, Hasto menjelaskan sikap Megawati terhadap Soeharto di masa lalu, membedakan antara sisi kemanusiaan dan koreksi sistemik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyatakan bahwa tidak adanya proses hukum terhadap Soeharto pada saat itu didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan setelah tim dokter kepresidenan menyatakan bahwa kondisi kesehatan Soeharto tidak memungkinkan untuk menjalani proses persidangan. Meskipun demikian, Megawati tetap melakukan koreksi fundamental terhadap keputusan strategis era Orde Baru, termasuk mengembalikan hak kedaulatan rakyat melalui pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.
Walaupun pelaksanaan pemilu langsung saat ini masih diwarnai berbagai masalah, seperti dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan praktik politik uang, PDIP kini sedang menyusun draf khusus untuk mencegah kecurangan dalam revisi undang-undang pemilu.
