Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mempersiapkan 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei lokasi calon pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2027. Peserta tersebut berasal dari 37 provinsi yang memiliki potensi untuk menjadi lokasi program prioritas nasional ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya pembangunan KNMP yang harus disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Ia juga menekankan bahwa penilaian calon lokasi harus dilakukan dengan teliti. "Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (30/10).
Program KNMP untuk Penguatan Ekonomi Pesisir
Pemerintah meluncurkan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi di daerah pesisir, mencakup berbagai aspek seperti produksi, pengolahan, logistik, dan pemasaran. Model pengembangan program ini akan disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Pada tahun 2027, pembangunan KNMP direncanakan akan menyasar 1.000 titik di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa pembekalan peserta dilakukan secara daring pada tanggal 27 hingga 29 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta UPT pelabuhan perikanan di bawah Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT). Para peserta akan mendapatkan pelatihan mengenai metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara dengan masyarakat, observasi lapangan, serta penggunaan perangkat survei digital.
Survei dan Penilaian Kesiapan Lokasi
Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan fokus pada ketepatan pembangunan dan manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. "Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ungkap Latif.
Latif juga meminta tim survei untuk menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Informasi yang diperoleh akan menjadi acuan dalam menentukan fasilitas dan layanan yang akan disediakan. Fasilitas tersebut meliputi penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran. Menurut Latif, manfaat program baru akan terwujud jika fasilitas tersebut digunakan dan dikelola dengan baik. "Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dan itulah yang harus dicapai dari program ini," tegasnya.
Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi, juga menjelaskan tentang penetapan calon lokasi KNMP. Ia menjabat sebagai Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027. Abdi menyatakan bahwa calon lokasi ditetapkan berdasarkan analisis nasional yang telah ditelaah dan diperbarui oleh pemerintah daerah, serta mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Seluruh calon lokasi akan menjalani pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung. Lokasi prioritas akan mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Proses ini dilakukan sebelum memasuki tahap perencanaan teknis.
Melalui tahapan tersebut, Satgas menargetkan agar 1.000 lokasi KNMP 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan. Abdi menegaskan bahwa usulan atau kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan. "Usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan," pungkasnya.
