JAKARTA - Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Putri Khairunnisa menegaskan bahwa pemuda tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pemerintah, tetapi juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan program, serta penggerak ekonomi kerakyatan.
Peran Pemuda dalam Program Makan Bergizi Gratis
Putri menggarisbawahi beberapa agenda strategis yang memerlukan partisipasi aktif dari generasi muda, mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional di tengah tantangan global, hingga percepatan pembangunan yang berbasis kerakyatan. Dia menyatakan bahwa semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda harus diwujudkan dalam kontribusi nyata untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Oleh karena itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. Putri menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan program ini memerlukan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.
Pentingnya Keterlibatan Pemuda dalam Pengawasan
Dia menekankan bahwa pembaruan regulasi dan tata laksana program MBG perlu memberikan lebih banyak ruang bagi partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Keterlibatan pemuda dianggap penting mengingat luasnya jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memerlukan pengawasan secara menyeluruh. “MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Putri juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda, bukan hanya bergantung pada mekanisme pengawasan internal lembaga. “Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” katanya.
Bagi KNPI, partisipasi pemuda dalam mengawasi program publik adalah salah satu bentuk keterlibatan langsung dalam pembangunan. Pemuda diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dengan memperluas ruang partisipasi generasi muda, KNPI berharap pembangunan nasional tidak hanya menghadirkan berbagai program bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.
