Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa integritas dan kejujuran harus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dia menyatakan bahwa kemampuan dan kecakapan semata tidaklah cukup tanpa disertai dengan sikap jujur, kepatuhan terhadap hukum, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dalam acara pembekalan peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta, Suyudi menyampaikan, “Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas.” Dia juga mengingatkan para calon pemimpin untuk tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran, termasuk keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, dapat merusak organisasi dan menghambat penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Profesional
Kapolri menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang profesional, proporsional, dan akuntabel, serta tetap memperhatikan etika. Dia menegaskan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari jumlah operasi atau penangkapan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepastian penanganan perkara, pemulihan hak korban, dan meningkatnya rasa aman di masyarakat.
Dia mengingatkan anggota kepolisian untuk tidak bersikap kasar, membentak, atau mengintimidasi masyarakat dalam proses penanganan perkara. Selain itu, penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi serta hak-hak tersangka, saksi, dan korban. “Kepercayaan itu harus dibangun melalui kinerja nyata, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pelayanan yang mudah diakses, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Respons Terhadap Masukan Masyarakat
Jenderal Suyudi juga meminta agar anggota kepolisian tidak bersikap antikritik dan mau merespons masukan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial maupun WhatsApp. Setiap keluhan, menurutnya, perlu diteruskan kepada satuan yang berwenang agar dapat ditangani sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Mengenai pembenahan organisasi, Kapolri menyoroti perlunya penambahan personel di tingkat kewilayahan, khususnya di Polsek yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dia memberikan arahan untuk merampingkan struktur di Mabes Polri dan mengalihkan personel ke satuan wilayah agar dukungan terhadap pelayanan di lapangan semakin optimal. “Mabes itu harus ramping, polda harus kuat, polres harus besar, polsek harus tangguh,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebutuhan personel dan pembagian tugas agar anggota dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik, tanpa terbebani oleh rangkap tugas yang dapat mengganggu pelayanan. Penguatan organisasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan integritas dan profesionalisme, sehingga kewenangan kepolisian dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik serta penanganan perkara yang adil.
