Pengamat politik, Lukas Luwarso, memberikan analisis tajam mengenai situasi politik nasional dan masa depan dinasti politik Presiden Joko Widodo. Ia berpendapat bahwa kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan politik keluarga Jokowi.
Tata Kelola Pemerintahan dan Kritik terhadap Regulasi
Lukas menyoroti tren dalam tata kelola pemerintahan saat ini yang ia nilai mengarah pada praktik legalisme otokratik, di mana hukum digunakan untuk mendukung kepentingan penguasa alih-alih menegakkan keadilan bagi masyarakat. "Nah kalau sekarang itu kan legalism otokratik ya jadi segala hal diatur, dikontrol, tetapi seringkali menggunakan hukum," ungkapnya.
Ia juga mengkritik regulasi yang dianggapnya tidak efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru, malah lebih memudahkan pengambilalihan aset tanah milik warga. "Tidak menciptakan lapangan kerja apapun tapi justru memfasilitasi bagi pengambil alihan tanah-tanah rakyat," tambahnya.
Skenario Politik dan Dampaknya bagi Prabowo
Lukas menggambarkan skenario di mana Gibran tiba-tiba menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto sebagai situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa. "Mimpi buruknya mendadak kita punya presiden Gibran, itu mimpi buruk," jelasnya. Ia menekankan bahwa dinamika seputar Gibran dapat menjadi tantangan politik yang menyulitkan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.
Lukas juga mengklaim bahwa ia mendengar adanya rencana dari sejumlah politisi di parlemen untuk mendorong pemakzulan Gibran, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada tekanan dari masyarakat sipil. "Mestinya dalam minggu ini yang saya dengar dari tiga empat politikus dari berbagai partai politik yang berbeda, mereka itu sebenarnya ingin memakzulkan," ujarnya. "Kalau tekanan publik kuat. Kalau terjadi demonstrasi-demonstrasi dan sebagainya. Akhirnya hanya tinggal tunggu waktulah untuk menjadi ledakan yang dahsyat," tandas Lukas.
Menanggapi isu yang semakin berkembang, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini, menyatakan bahwa partainya tidak mempermasalahkan jika PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin menggulirkan hak angket di DPR RI terkait polemik Gibran. "Tapi begini. ya oke sih sebenarnya respons dari PKS PDI ya wajarlah gitu kan karena menganggap proses pencalonan, proses pemilu bahkan kalau PDIP bahkan lebih dalam pemilu etika dan sebagainya kan," tuturnya.
Faldo menegaskan bahwa hak angket adalah hak konstitusional anggota dewan dan PSI membutuhkan kejelasan hukum agar perdebatan publik tidak berkepanjangan. "Jadi kalau kami dari PSI ngelihat enggak apa-apa, angket konstitusional. Monggo PDIP. Namanya doa ya, Bang ya. PDIP, PKS gitu kan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selain jalur hak angket di DPR, pengadilan seperti di PTUN atau kepolisian juga bisa menjadi saluran pengujian yang sah dan memiliki kekuatan hukum. "Kalau ada pintu lain yang ketiga, boleh. Dan itu sangat ya diatur Konstitusi. Dan dari kita nih dari PSI, kita juga butuh kejelasan nih," imbuhnya.
Faldo juga menekankan perbedaan antara kewenangan lembaga legislatif dan yudikatif dalam memutuskan suatu perkara hukum. "Kalau saya DPR merasa, oh panggil, kan DPR bisa manggil siapa pun di Republik ini sekali lagi ya, punya mic, gitu kan. Nah tapi kan Hakim punya Palu, Pak," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Faldo mengajak PDIP dan PKS untuk tidak hanya terfokus pada polemik politik, tetapi juga berkolaborasi dalam mendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Kita juga punya peran gini, PDIP, PKS, harapan saya nih, juga melakukan hal yang sama untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran," ungkapnya. "Kondisi dapur rakyat. Inflasi di daerah. (Mendukung) Pak Gibran-nya juga dong," tambahnya. Ia mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu kesatuan dalam menjalankan mandat eksekutif. "Tapi begini, tapi begini, enggak apa-apa. Tadi kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan satu tim," pungkas Faldo. "Headline itu, hormati putusan MK. DPR bisa jadi model dukungannya tidak bikin ribut," tutupnya.
