M. Tri Andika, seorang pengamat politik, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu berusaha lebih keras untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik di tingkat nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, situasi politik di parlemen saat ini semakin dinamis, dengan beberapa partai politik besar yang secara terbuka berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Partai-Partai yang Berseberangan
Andika memetakan partai-partai yang terlibat dalam konflik ini, termasuk PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menekankan bahwa pasca putusan MK, perhatian harus tertuju pada bagaimana Prabowo dapat menjaga keseimbangan di antara kekuatan politik yang ada. "Kalau kita petakan ini kan yang berkonflik ini kan PDIP versus Pak Jokowi. Tadi saya analisis saya itu NasDem versus Pak Jokowi, Demokrat versus Pak Jokowi gitu kan. Dan ini menempatkan Pak Prabowo pada posisi yang juga tidak mudah," jelasnya dalam sebuah diskusi yang disiarkan di kanal YouTube tvOneNews.
Membangun Komunikasi Politik yang Efektif
Andika menambahkan bahwa tantangan utama bagi Prabowo dalam menjaga stabilitas pemerintahan adalah membangun pendekatan komunikasi politik yang dapat merangkul semua faksi. Ia mencatat bahwa Prabowo selama ini telah menunjukkan sikap politik yang inklusif, namun keberhasilan langkah tersebut sangat tergantung pada respons dari para elit partai. "Bagaimana pendekatan merangkulnya ini ya. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo ini gesture politiknya itu upayanya merangkul. Tetapi yang dirangkul mau enggak gitu ya untuk saling merangkul gitu," tuturnya.
Andika juga mempertanyakan kemungkinan partai-partai penyeimbang untuk kembali berunding dan memperbaiki hubungan dengan Jokowi. "Apakah PDIP mau enggak merangkul Pak Jokowi lagi? Apakah NasDem juga begitu, Demokrat juga begitu, dan partai-partai lain yang tentunya Cak Imin ya, PKB juga begitu," tambahnya.
Lebih lanjut, Andika menegaskan bahwa kemampuan Prabowo dalam menjalin dukungan politik dari berbagai fraksi sangat penting untuk menjamin stabilitas konsolidasi kekuasaan, terutama dalam mengamankan agenda-agenda strategis di tingkat legislatif. Sebagai informasi, desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden semakin menguat setelah pembacaan putusan MK mengenai perselisihan hasil pemilu nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan setingkat SMA yang merupakan syarat administratif pencalonan. Dokumen Certificate of Attendance yang diserahkan ke KPU dinyatakan hanya sebagai sertifikat kehadiran, bukan bukti kelulusan pendidikan.
