Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, meminta agar para pengusaha anggota Kadin segera menghentikan praktik yang dikenal dengan istilah goreng saham atau manipulasi harga saham. Permintaan ini disampaikan oleh Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia 2026 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober.
Dalam pernyataannya, Hashim menyoroti bahwa saham yang terlibat dalam praktik manipulasi harga biasanya memiliki jumlah saham beredar yang terbatas dan rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio/PER) yang tidak wajar. "Saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan karena pemerintah sudah berkehendak untuk menindak tegas," ungkapnya.
Risiko Penurunan Kelas Pasar Modal
Praktik manipulasi harga saham ini menarik perhatian dari penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebagai dampaknya, MSCI mengusulkan untuk menurunkan status Indeks MSCI Indonesia dari negara berkembang menjadi pasar modal mandiri. Hashim mengungkapkan bahwa ia diminta oleh kakak kandungnya, Presiden Prabowo Subianto, untuk membantu mengatasi masalah ini.
Hashim memperingatkan bahwa jika bursa saham Indonesia turun status menjadi pasar mandiri, hal ini dapat menyebabkan pasar modal domestik kehilangan daya tarik bagi investor asing. "Kalau itu terjadi, rupiah bisa Rp21 ribu-Rp22 ribu (per dolar AS). Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia," jelasnya.
Dampak Terhadap Investor Lokal
Hashim, yang juga merupakan pelaku pasar modal dengan portofolio investasi, menganggap isu ini sangat serius. Ia mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki rekening efek dan merasa tidak puas karena nilai saham mereka mengalami penurunan. "Kita harus jujur. Saya kira hampir setiap anggota Kadin ikut beli saham, betul? Kalian tidak puas kan? Betul? Termasuk saya. Saya juga punya saham di perusahaan publik. Saya tidak puas maka pemerintah hendaknya memperhatikan masalah ini," tuturnya.
