Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa pembentukan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintah merupakan bagian dari kebebasan politik dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar gagasan tersebut tidak sekadar menjadi simbol atau atraksi politik. Menurutnya, demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, termasuk membentuk kelompok alternatif yang berfungsi untuk mengawasi pemerintah. Meskipun demikian, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan menghasilkan manfaat bagi publik.
“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” jelas Idrus.
Kritik Harus Disertai Tanggung Jawab
Idrus menekankan bahwa keberadaan kelompok yang mengkritik pemerintah adalah elemen penting dalam demokrasi. Ia menyatakan bahwa kritik dapat berfungsi sebagai alat untuk menguji kebijakan dan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi. Namun, kritik seharusnya tidak berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok memiliki kebenaran mutlak. Menurutnya, ruang demokrasi memerlukan dialog dan pertukaran argumen.
“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” tambahnya. Idrus juga meminta agar ruang publik tidak dipenuhi dengan vonis politik, dan perbedaan pandangan seharusnya diarahkan menjadi perdebatan yang berbasis data, gagasan, dan alternatif kebijakan.
Indonesia Membutuhkan Solusi, Bukan Sekadar Kritik
Idrus mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini memerlukan lebih dari sekadar kritik terhadap pemerintah. Berbagai isu strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, hingga perkembangan kecerdasan buatan dan perubahan iklim, memerlukan respons kebijakan yang terukur. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pertarungan narasi politik, melainkan membutuhkan riset, kolaborasi lintas sektor, dan gagasan yang dapat diterapkan.
“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ungkap Idrus. Ia mengajak masyarakat untuk menilai setiap inisiatif politik berdasarkan dampak dan manfaatnya bagi publik, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga mekanisme untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Sebelumnya, sejumlah akademisi, peneliti, dan aktivis masyarakat sipil telah mendeklarasikan kabinet bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyatakan bahwa kabinet bayangan tidak dibentuk untuk mengambil alih pemerintahan, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan menawarkan alternatif kebijakan berdasarkan kajian dan riset.
Salah satu penggagas kabinet bayangan, Feri Amsari, menyatakan bahwa pembentukan kelompok ini adalah respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai melemahnya mekanisme check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Feri menambahkan bahwa kabinet bayangan dirancang bukan hanya sebagai wadah kritik, tetapi juga sebagai kelompok yang dapat menyusun alternatif kebijakan untuk berbagai persoalan pemerintahan.
Kabinet bayangan ini terdiri dari 15 orang yang ditempatkan sebagai menteri bayangan, berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, dan aktivis. Proses pemilihan diklaim dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan independen. Kelompok ini diarahkan untuk mengkaji kebijakan pemerintah serta menyusun alternatif kebijakan di bidang masing-masing.
Kemunculan kabinet bayangan menambah dinamika dalam politik Indonesia. Di satu sisi, inisiatif ini dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan, sementara di sisi lain, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kritik, independensi, dan kemampuan menghasilkan alternatif kebijakan yang konkret. Perdebatan mengenai kabinet bayangan pada akhirnya kembali pada fungsi utama demokrasi: memastikan kekuasaan tetap dapat diawasi dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
