Indonesia akan fokus pada penguatan pasar karbon dan peluang investasi hijau sebagai agenda utama dalam persiapan delegasi untuk Conference of the Parties ke-31 (COP31) UNFCCC yang akan berlangsung di Antalya, Turki. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, pada Senin (12/10).
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah berupaya mendorong komitmen iklim menjadi bentuk kerja sama dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional. "Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.
Peluang Investasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Pasar karbon diyakini dapat memperluas sumber pembiayaan untuk aksi iklim dan membuka peluang investasi di berbagai sektor. Menurut Zulkifli, dukungan tersebut sangat penting untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dan kehidupan masyarakat. Dampak seperti kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan menunjukkan bahwa perubahan iklim memengaruhi ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Menko Pangan mendorong agar kedua mandat tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam aksi iklim dan investasi hijau.
Peluang Pertumbuhan Hijau di Berbagai Sektor
Zulkifli juga menjelaskan bahwa peluang pertumbuhan hijau di Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, serta pengelolaan sampah dan karbon biru di wilayah laut dan pesisir. Dalam sektor pangan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan termasuk pertanian cerdas, budidaya perairan berkelanjutan, padi rendah emisi, dan silvofishery di kawasan mangrove.
Pemerintah juga akan mendorong pengelolaan, konservasi, dan restorasi lahan terdegradasi. Upaya ini tidak hanya mendukung penyerapan karbon, tetapi juga diharapkan dapat membuka peluang kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat. Di sektor persampahan, transformasi sistem pengelolaan diharapkan dapat mengurangi emisi metana dan memperkuat ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pendekatan waste to energy, yang dikembangkan bersama Danantara dan pemerintah daerah, juga diarahkan untuk membantu mengatasi masalah sampah perkotaan dan mendukung ketahanan energi.
Di wilayah laut dan pesisir, pengembangan karbon biru ditujukan untuk melindungi ekosistem, termasuk mangrove, yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Upaya ini perlu disertai dengan pemberdayaan masyarakat pesisir agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga dianggap penting untuk mempercepat penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional serta meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Menjelang COP31 di Turki, Zulkifli berharap delegasi Indonesia dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, dan membuka peluang kerja sama internasional untuk kepentingan nasional. Ia mengingatkan bahwa partisipasi Indonesia harus diarahkan pada hasil konkret yang mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi hijau. "Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," tutupnya.
