JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengungkapkan tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL (over dimension and overload) pada tahun 2027. Menurutnya, isu mengenai truk ODOL telah menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengambil langkah tegas agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan di jalan akibat muatan yang berlebihan.
Dampak Buruk Truk ODOL terhadap Infrastruktur
AHY menambahkan bahwa masalah truk ODOL tidak hanya berhubungan dengan keselamatan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap ketahanan infrastruktur jalan di Indonesia. Setiap tahun, kerusakan jalan yang disebabkan oleh beban muatan yang tidak sesuai standar memerlukan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah untuk perbaikan. "Setiap tahun kementerian pekerjaan umum harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak akibat truk-truk ODOL tersebut," ungkap AHY di kantornya di Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Agustus.
Transformasi Sektor Transportasi
Untuk mengatasi masalah ini, AHY berupaya melakukan transformasi besar-besaran di sektor transportasi darat. Transformasi ini mencakup pengembalian operasional kendaraan logistik agar sesuai dengan standar muatan yang diizinkan secara hukum. Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pengalihan sebagian besar beban transportasi dari jalan raya ke moda kereta api, yang diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional yang saat ini menampung sekitar 80 persen beban logistik di Indonesia.
Secara teknis, AHY menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan. Alat timbang otomatis ini akan dipasang di lokasi strategis, seperti kawasan industri dan dermaga pelabuhan, untuk memastikan bahwa truk beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. "Selebihnya ya tentu ada law enforcement, kami bekerja sama dengan Korlantas, Polri. Kami bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada di lapangan," tegasnya.
