Masalah tata niaga timah di Bangka Belitung kembali menarik perhatian setelah terjadi ketegangan antara PT Timah Tbk dan masyarakat setempat, yang culminate dengan aksi pembakaran kantor PT Timah di Belitung Timur beberapa waktu lalu. Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan bagian dari masyarakat setempat, berpendapat bahwa isu ini tidak bisa dipandang hanya dari sudut pandang bisnis dan tata niaga semata.
Menurut Yuri, timah telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat selama beberapa generasi dan masih menjadi salah satu sumber penghidupan yang signifikan bagi warga di daerah tersebut. “Kita harus melihat kondisi riil masyarakat Bangka Belitung. Sampai hari ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari sektor timah. Bukan hanya para penambang, tetapi juga keluarga mereka, pedagang kecil, pekerja harian, transportasi, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang perputaran ekonominya ikut bergantung pada sektor pertimahan,” ujarnya.
Upaya Mediasi dan Kesepahaman
Yuri memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang berusaha mencari solusi melalui mediasi dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia menilai bahwa kesepahaman yang dicapai dalam forum tersebut merupakan langkah penting bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor timah. “Alhamdulillah, melalui Rapat Tingkat Menteri ini telah tercapai kesepahaman bahwa PT Timah dapat membeli timah dari masyarakat. Hal ini sangat penting karena menyangkut langsung keberlangsungan mata pencaharian dan roda perekonomian masyarakat Bangka Belitung,” kata Yuri.
Ia berharap agar kesepahaman ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurut Yuri, kepastian mengenai mekanisme penjualan hasil timah sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pentingnya Penataan Sektor Pertambangan
Yuri juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian masalah timah harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup sektor hulu hingga hilir. Perencanaan yang matang, termasuk eksplorasi dan pemetaan potensi, sangat diperlukan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Ke depan, tentu semuanya harus kita tata dengan lebih baik. Dimulai dari eksplorasi dan perencanaan yang memadai, sehingga apabila diperlukan penyesuaian maupun penambahan RKAB, proses tersebut dapat ditempuh sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, kapasitas PT Timah untuk menyerap hasil timah masyarakat dapat semakin optimal,” jelasnya.
Menurutnya, penataan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi tanpa mengabaikan aspek administrasi, kepastian hukum, serta tata kelola yang menjadi tanggung jawab PT Timah sebagai badan usaha milik negara. “Kita ingin kepentingan masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan berjalan beriringan. Masyarakat mendapatkan kepastian atas mata pencahariannya, sementara PT Timah tetap menjalankan seluruh proses secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance dan tata kelola pertambangan yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yuri berharap bahwa kesepahaman yang dicapai melalui Rapat Tingkat Menteri dapat menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara PT Timah dan masyarakat Bangka Belitung. Ia menekankan bahwa kerja sama antara kedua pihak sangat diperlukan agar pengelolaan komoditas timah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah penghasil. “Semoga arahan dalam Rapat Tingkat Menteri ini dapat dijalankan dan dipatuhi bersama. PT Timah dapat terus hadir memberikan kepastian bagi masyarakat, dan masyarakat juga bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Yang paling penting adalah bagaimana kekayaan alam Bangka Belitung dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” pungkas Yuri.
