Kepala Badan Riset PDI Perjuangan dan Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menurun drastis hingga mencapai 28 persen pada periode Juli-Agustus 2026. Hal ini diungkapkan Andi saat menjadi panelis utama dalam sesi bertajuk Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia di CALD Conference 2026 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Jumat, 4 September 2026.
Andi menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan adanya anomali jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo yang masih berada di atas 80 persen pada periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025. "Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80 persen. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28 persen," ujarnya.
Penyebab Penurunan Kepuasan Publik
Menurut Andi, penurunan kepuasan publik ini merupakan salah satu yang paling tajam bagi seorang presiden petahana dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Ia berpendapat bahwa merosotnya tingkat kepuasan masyarakat ini tidak terlepas dari adanya penolakan terhadap beberapa program prioritas pemerintah, termasuk program makan siang gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam forum tersebut, Andi juga membandingkan kemunduran demokrasi di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak mengalami pelemahan demokrasi melalui kudeta militer seperti yang terjadi di Thailand, maupun melalui personalisasi kekuasaan seperti di Filipina. Ia menegaskan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia berlangsung melalui jalur hukum formal, yang dikenal sebagai autocratic legalism.
Andi memberikan contoh sejumlah perubahan kelembagaan dan regulasi yang dianggap berkontribusi terhadap pelemahan institusi demokrasi. "Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal," ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak terjadi melalui perebutan kekuasaan secara paksa. "Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," tambahnya.
Kondisi Ekonomi dan Tantangan Demokrasi
Andi juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara. Ia mencermati fenomena aliran uang tanpa syarat tertentu, yang menurutnya semakin kompleks karena rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia berpendapat bahwa situasi ini dapat membuat pemerintah merasa memiliki ruang yang luas untuk mengambil keputusan tanpa harus terlalu bergantung pada aspirasi masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori oleh Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi menyebutkan dua kekuatan baru yang dapat berkontribusi pada resiliensi demokrasi Indonesia. Pertama, pasar global. Ia menyoroti penurunan peringkat atau memburuknya penilaian dari lembaga-lembaga global seperti MSCI, FTSE, Moody's, dan S&P, yang ia anggap berkaitan dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah. Hal ini, menurut Andi, berpotensi mendorong terjadinya capital flight ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Filipina dan India.
Kekuatan kedua adalah apa yang disebutnya "swasembada meme dan kecerdasan buatan (AI)". Andi melihat bahwa satire politik, meme, dan pemanfaatan AI oleh masyarakat sipil berkembang menjadi bentuk ekspresi dan perlawanan publik di ruang digital. Ia menilai bahwa upaya sensor digital oleh pemerintah tidak sepenuhnya mampu membendung arus tersebut. "Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth," tuturnya.
Dalam forum yang sama, Presiden Liberal Party Filipina, Lorenzo "Erin" Tañada, juga mengangkat isu kemunduran demokrasi. Ia menyoroti melemahnya fungsi checks and balances di parlemen Filipina, yang disebabkan oleh ketergantungan legislator pada pencairan anggaran proyek lokal dari presiden. Sementara itu, perwakilan Demokrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman pembubaran partai politik demokratis melalui keputusan lembaga peradilan, yang berkaitan dengan hakim-hakim yang ditunjuk oleh rezim militer.
