DENPASAR - Pengembangan ekonomi karbon serta keanekaragaman hayati memerlukan kerjasama yang menghubungkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, kepastian regulasi, investasi yang bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APHI berperan sebagai salah satu pendukung dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 bersama ICBA untuk memperkuat kolaborasi dalam mengoptimalkan potensi tersebut.
Ketua Umum APHI, Soewarso, menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha kehutanan untuk menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan karbon serta perlindungan keanekaragaman hayati di lapangan. “APHI siap menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di dunia usaha. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat standar, mendukung proyek yang kredibel, dan mengembangkan kemitraan yang bertanggung jawab,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Bali pada tanggal 9 September.
Pentingnya Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Soewarso menjelaskan bahwa hutan memiliki fungsi yang saling berkaitan sebagai penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, dan penopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan nilai ekonomi karbon harus terintegrasi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. “Tantangan kami bukan hanya bagaimana menghasilkan unit karbon. Tanggung jawab yang lebih besar adalah membangun pasar karbon berintegritas tinggi yang dipercaya pembeli, menarik investasi yang bertanggung jawab, memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat, dan memperkuat kelestarian hutan,” ungkapnya.
Soewarso juga menyampaikan lima prioritas APHI, yaitu kepastian regulasi dan berusaha, integritas pasar karbon, pengelolaan karbon dan keanekaragaman hayati secara terpadu, pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, serta kolaborasi berbasis bentang alam. Dia menekankan bahwa kepastian diperlukan dalam setiap tahap pengembangan proyek karbon, mulai dari penetapan kondisi dasar, validasi dan verifikasi, pencatatan dalam sistem registri, penerbitan unit karbon, hingga perdagangan.
Integrasi Nilai Karbon dan Keanekaragaman Hayati
Di samping itu, kualitas data, ketepatan metodologi, pencegahan penghitungan ganda, serta transparansi dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi harus menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan pasar. “Indonesia seharusnya tidak hanya mengejar volume transaksi. Kita harus membangun reputasi sebagai penyedia kredit karbon berkualitas tinggi yang memberikan manfaat nyata bagi iklim, alam, dan masyarakat,” tegas Soewarso.
APHI juga melihat kesempatan untuk mengintegrasikan nilai karbon dengan perlindungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata melalui pendekatan multiusaha kehutanan. Menurut Soewarso, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan perlu dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pembagian manfaat. Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas, alternatif mata pencaharian, dan insentif ekonomi menjadi bagian penting dari kemitraan tersebut.
Sementara itu, Ketua ICBA, Rob Raffael, menekankan pentingnya peran APHI sebagai inisiator dalam menghubungkan pengelola hutan dengan pengembang proyek, investor, pembeli karbon, akademisi, dan mitra pembangunan. “Kolaborasi dengan APHI penting karena pengembangan ekonomi karbon dan keanekaragaman hayati membutuhkan pengalaman pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kami ingin forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan pengelola kawasan dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan pembiayaan,” katanya.
Rob menambahkan bahwa kerja sama ini perlu diarahkan pada pengembangan proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang terukur, tata kelola yang transparan, dan pembagian manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan pasar dibangun melalui kualitas proyek dan konsistensi pelaksanaannya. Nilai karbon harus berjalan seiring dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rob berharap forum tersebut dapat mendorong kemitraan jangka panjang yang membantu pengelola hutan meningkatkan kesiapan proyek, memperkuat kapasitas teknis, dan memperoleh akses pembiayaan yang sesuai. Sejalan dengan itu, Soewarso menekankan bahwa nilai ekonomi karbon perlu mempertimbangkan biaya perlindungan hutan, pemantauan, pengelolaan risiko kebakaran, serta komitmen jangka panjang pengelola kawasan. Pembiayaan inovatif dan kemitraan antara pengelola hutan, investor, serta pembeli karbon sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan.
