Pengamat politik Heru Subagia kembali mengungkapkan kritiknya terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Kali ini, Heru menyoroti tindakan KDM yang mengundang aktivis dan pegiat isu perampasan aset koruptor serta hukuman mati, termasuk Supriyono alias Botok dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Menurutnya, langkah tersebut belum mencerminkan keberanian politik yang diperlukan untuk menghadapi masalah korupsi, khususnya yang melibatkan koruptor besar.
Heru menyatakan bahwa ia telah menyimpulkan posisi politiknya terhadap KDM, menilai bahwa Dedi Mulyadi belum layak untuk menjadi calon pemimpin nasional dalam Pilpres 2029. Ia menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara aksi politik yang ditunjukkan KDM dan keberanian yang diperlukan dalam agenda pemberantasan korupsi. "Tidak punya nyali, sekadar hanya berwacana pemberantasan korupsi yang melibatkan koruptor kakap di Jawa Barat," ungkapnya.
Kritik Terhadap Keberanian KDM
Heru juga menilai bahwa KDM tidak cukup berani dalam memberikan komentar terkait berbagai masalah nasional yang berhubungan dengan korupsi kelas kakap. Ia mengaitkan kritik tersebut dengan persaingan politik menjelang Pilpres 2029. "Pada titik kulminasi ini, titik kekecewaan yang paling mendasar dan hebat ini, saya dalam konteks pengamat politik dan juga sebagai pihak entitas politik nasional saat ini menindaklanjuti kontestasi Pilpres 2029 dengan memperhatikan, mempertimbangkan, dan mempertegas posisi KDM saat ini," tambahnya.
Ia menekankan bahwa posisi KDM perlu dilihat tidak hanya dari aspek elektabilitas, tetapi juga dari keberanian dan sikap politik yang ditunjukkan kepada publik. "Tentunya saya menyatakan bahwa KDM betul-betul tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin yang nantinya diharapkan," jelasnya.
Pemberantasan Korupsi sebagai Ukuran Kepemimpinan
Heru menilai bahwa agenda pemberantasan korupsi merupakan salah satu tolok ukur penting bagi calon pemimpin nasional. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki keberanian untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, termasuk memberikan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi kelas kakap. "Salah satu keberanian, tekad, dan juga mandat dari rakyat Indonesia adalah berkaitan masalah pemberantasan korupsi, memenjarakan koruptor, dan tentunya memberikan hukuman paling maksimal, yaitu hukuman mati bagi koruptor kelas kakap," paparnya.
Heru juga mulai mengaitkan penilaiannya dengan peta kandidat potensial menjelang Pilpres 2029, menyebut beberapa nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Prabowo Subianto dalam konteks kemungkinan pasangan capres dan cawapres. Ia berpendapat bahwa KDM saat ini tidak lagi termasuk dalam daftar kandidat yang memenuhi prioritas politik yang dianggap penting.
Selanjutnya, Heru menilai langkah-langkah politik KDM lebih berkaitan dengan aktivitas yang memiliki daya tarik elektoral. Ia berpendapat bahwa KDM perlu menunjukkan gagasan dan tindakan yang lebih substansial, terutama dalam isu pemberantasan korupsi. "Bahwa Dedi Mulyadi lebih banyak melakukan adegan-adegan peristiwa politik dengan mengedepankan politik elektoral, ketimbang secara substansi Dedi Mulyadi betul-betul menggagas, mengeluarkan ide-ide, dan juga aksi-aksi nyata," tuturnya.
Di sisi lain, Heru tidak menampik bahwa Dedi Mulyadi memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan beberapa survei politik. Namun, ia mengingatkan bahwa angka elektabilitas tersebut tidak serta merta menjamin peluang terbesar dalam Pilpres 2029. "Tetapi justru dengan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi fenomena-fenomena dan juga kegiatan-kegiatan beserta kritik-kritiknya, Dedi Mulyadi dengan pencapaian elektabilitas 41 persen, saya hanya berpikir dan memprediksi bahwa elektabilitas tersebut adalah elektabilitas semu," imbuhnya.
Heru menjelaskan bahwa tingginya elektabilitas KDM dapat dipengaruhi oleh popularitas yang berkembang di masyarakat dan media. Ia menilai bahwa sebagian masyarakat sedang membangun persepsi terhadap munculnya figur baru yang dianggap menarik untuk diperhitungkan dalam politik nasional. "Di mana masyarakat tergoda, terayu, dan juga pada akhirnya mencoba-coba untuk create atau menciptakan sebuah atmosfer calon pemimpin baru yang saat ini sedang viral bernama Dedi Mulyadi," jelasnya.
Heru juga menyentuh isu mengenai kemungkinan KDM berpindah partai dari Gerindra ke PSI, dan mengaitkan isu tersebut dengan prediksi duet antara KDM dan Gibran Rakabuming Raka. "Khususnya Gibran dan PSI. Karena memang KDM disinyalir dalam waktu bulan ini jelas sekali informasi KDM akan meninggalkan partai pengusungnya, Gerindra, dan akan pindah ke PSI," terangnya.
Heru memberikan saran kepada Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika wacana duet tersebut benar-benar berkembang. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk menjadikan KDM sebagai calon wakil presiden perlu dipertimbangkan dengan matang. "Saya katakan bahwa KDM saat ini memperoleh elektabilitas semu yang dibuat oleh masyarakat sebagai bagian dari asosiasi dan juga peristiwa metafora politik yang memang masyarakat sedang gandrung adegan-adegan viral di media massa dari seorang KDM," ungkapnya.
Heru menilai bahwa terlalu dini untuk mengarahkan KDM menjadi bagian dari pasangan politik tertentu menjelang Pilpres 2029. Ia menekankan bahwa tingginya angka survei tidak otomatis menjadi portofolio politik yang menjamin seseorang memiliki peluang terbesar dalam kontestasi tersebut. Sementara itu, berbagai kemungkinan mengenai pasangan capres-cawapres maupun konfigurasi partai politik menuju 2029 masih sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan politik nasional.
