Update
Politik

Kritik Lukas Luwarso Terhadap Hubungan Prabowo dan Jokowi: Sebuah Relasi yang Dipaksakan

Lukas Luwarso, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, menilai hubungan politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai relasi yang terpaksa demi kepentingan kekuasaan. Ia juga menyoroti damp...

Aruna Sasmita 02 August 2026 84 pembaca fajar.co.id fajar.co.id
Presiden Prabowo diapit Jokowi dan Wapres Gibran.
Presiden Prabowo diapit Jokowi dan Wapres Gibran.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia, Lukas Luwarso, mengemukakan pandangannya bahwa hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya merupakan relasi yang "dipaksakan" untuk kepentingan kekuasaan. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Lukas menjelaskan mengenai keretakan dan perseteruan narasi yang terjadi di antara kedua tokoh politik tersebut.

Menurut Lukas, ketegangan antara Prabowo dan Jokowi berakar dari latar belakang politik yang berbeda. "Teriakan itu kontroversial dan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran serta perselisihan di internal yang merespons relasi Prabowo dan Jokowi," jelasnya pada Minggu (2/8/2026). Ia juga menyoroti isu mengenai akun FufuFafa yang beredar di masyarakat, yang menjadi beban psikologis dalam dinamika antara kedua pihak. Diketahui bahwa sejumlah pakar IT menyebutkan bahwa akun FufuFafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Penggunaan Lembaga Negara dalam Politik

Dalam diskusi bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, Lukas juga menekankan pentingnya penggunaan lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik. Ia berpendapat bahwa pelibatan institusi seperti TNI dan Kejaksaan Agung secara masif dalam program-program pemerintah dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dan akuntabel.

Pentingnya Keseimbangan dalam Demokrasi

Lukas mengibaratkan situasi politik saat ini dengan strategi perang Sun Tzu yang menekankan fleksibilitas, adaptasi, dan penguasaan narasi publik. Ia menutup diskusinya dengan mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, diperlukan mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) serta keterbukaan terhadap kritik. "Demokrasi yang sehat dibangun bukan dari kepatuhan buta, melainkan dari kemampuan masyarakat dan para pemimpin untuk terus melakukan evaluasi kritis secara rasional," pungkasnya.

Artikel Terkait