Joko Widodo berencana mengunjungi beberapa wilayah dalam waktu dekat, yang kembali mengangkat isu mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) berharap agar Jokowi dapat menunjukkan ijazahnya kepada publik saat blusukan, sehingga dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait keaslian dokumen pendidikannya.
Andreas Hugo Pareira, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa isu ijazah Jokowi masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengaku sering mendengar pertanyaan tersebut saat bertemu dengan konstituennya di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, ia menilai kunjungan Jokowi ke daerah dapat menjadi momen untuk memberikan penjelasan langsung mengenai hal ini. "Di NTT banyak orang yang bertanya, 'Pak, benar tidak ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu?' Sebetulnya Pak Jokowi kalau ke sana, tentu masyarakat bisa tanya sendiri langsung," ungkap Andreas saat acara Bimtek PDIP di Jakarta Utara, yang dilaporkan pada Rabu (19/8/2026).
Kunjungan ke Tiga Daerah
NTT menjadi salah satu dari tiga daerah yang dijadwalkan untuk dikunjungi Jokowi, bersama dengan Lampung dan Sumatera Barat. Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menambahkan bahwa Jokowi akan melakukan tur akbar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, relawan, dan pengurus PSI di berbagai lokasi. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk bertemu dengan individu-individu yang memiliki hubungan politik atau aktivitas bersama dirinya di masa lalu. "Beliau akan berkunjung, menyambangi mereka yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi di berbagai wilayah, termasuk menyempatkan agendanya mengunjungi DPD-DPD PSI, memberikan motivasi semangat," jelas Bestari.
PDIP Tidak Merasa Terancam
Andreas menegaskan bahwa PDIP tidak melihat rencana kunjungan Jokowi sebagai ancaman politik. Ia percaya bahwa partainya tetap memiliki kekuatan meskipun Jokowi telah meninggalkan PDIP. "Apa yang dikhawatirkan? Wong waktu dia Presiden saja kita menang kok," tegasnya. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, juga menyatakan tidak mempermasalahkan agenda blusukan Jokowi. Menurut Djarot, aktivitas tersebut dapat menjadi momen bagi kader PDIP untuk semakin solid. Namun, ia berharap kunjungan tersebut tidak diwarnai kembali oleh polemik mengenai ijazah. Djarot mendorong Jokowi untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat jika masih ada keraguan mengenai dokumen pendidikannya. "Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan saja ijazahnya," kata Djarot.
Sementara itu, PSI memandang kunjungan Jokowi sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan kader dan struktur partai. Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, mengatakan bahwa pengalaman Jokowi di pemerintahan merupakan modal berharga bagi partainya. Jokowi memulai karir politiknya sebagai Wali Kota Solo, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi Presiden RI selama dua periode. Ahmad Ali menilai pengalaman tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kader PSI dalam hal kepemimpinan, organisasi, serta membangun kepercayaan masyarakat. "Beliau adalah Presiden dua periode yang memulai perjalanan politik dari bawah. Pengalaman beliau sangat luar biasa," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa arahan dan pengalaman Jokowi diharapkan dapat membantu PSI berkembang menjadi partai yang lebih matang dan dekat dengan masyarakat. "Tentu arahan, masukan, dan pengalaman yang dibagikan kepada kader PSI akan menjadi bekal penting untuk mematangkan partai ini menjadi semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin dekat dengan rakyat," tuturnya. Dengan demikian, rencana blusukan Jokowi ke NTT, Lampung, dan Sumatera Barat tidak hanya sekadar agenda pertemuan dengan masyarakat dan relawan, tetapi juga berpotensi menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk memberikan penjelasan langsung mengenai polemik ijazah yang masih menjadi perhatian publik.
