Hubungan politik antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, bersama dengan kelompok politik yang dikenal sebagai Geng Solo, saat ini dianggap tidak dalam kondisi baik. Hal ini diungkapkan oleh Budianto Tarigan, mantan Wakil Ketua Umum Relawan Projo, dalam sebuah wawancara di YouTube.
Budianto berpendapat bahwa berbagai tindakan dan strategi politik yang dilakukan Jokowi setelah masa jabatannya berkaitan erat dengan upaya untuk memastikan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden hingga tahun 2029. Ia menyatakan, "Apapun yang dilakukan Jokowi hari ini erat kaitannya dengan kepastian Prabowo-Gibran dua periode, atau setidaknya memastikan jalan politik untuk Gibran di 2029."
Potensi Gangguan Stabilitas Politik
Menurut Budianto, kelompok politik di sekitar Solo adalah pihak yang paling siap untuk memahami dan merespons perubahan dinamika kekuasaan jika situasi di tingkat nasional berubah. Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik internal. Budianto juga menyoroti pentingnya konsolidasi politik di daerah dan isu-isu sensitif yang bisa memecah opini publik. "Di tengah kondisi ekonomi dan tantangan fiskal yang berat, fokus utama seharusnya adalah keselamatan rakyat dan pemulihan ekonomi, bukan manuver politik kekuasaan menuju 2029," tegasnya.
Gerindra Belum Tertarik dengan Wacana 2029
Di sisi lain, Budianto menilai bahwa gagasan tentang "Prabowo-Gibran Dua Periode" belum mendapatkan respons positif dari Partai Gerindra maupun kubu Prabowo. Ia berpendapat bahwa pemerintahan saat ini harus lebih fokus pada kinerja mereka di hadapan publik daripada memikirkan kontestasi politik yang masih jauh di depan. "Masyarakat menagih bukti janji kampanye dan penyelesaian masalah ekonomi mendasar. Narasi politik 2029 saat ini dinilai terlalu pagi di tengah himpitan ekonomi rakyat," tambahnya.
Selain itu, isu pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia kembali menjadi perhatian. Berdasarkan data dari Sakernas Mei 2026, terdapat 1.033.182 lulusan sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3 yang masih menganggur, yang merupakan 14,31% dari total 7,22 juta penganggur. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan proporsi pengangguran sarjana meningkat dari 7,98% pada 2022 menjadi 14,31% pada Mei 2026.
Kondisi ini memunculkan kembali pertanyaan mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang diungkapkan oleh Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto selama Pilpres 2024. Janji tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk hilirisasi industri, ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pengembangan UMKM. Pemerintah juga mengklaim penciptaan lapangan kerja dilakukan melalui investasi dan industrialisasi. Namun, tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana membuat banyak pihak mempertanyakan sejauh mana realisasi janji tersebut, terutama dalam menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
Para pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa masalah pengangguran sarjana tidak hanya bergantung pada jumlah lapangan kerja baru, tetapi juga pada kesesuaian antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Dengan lebih dari satu juta lulusan yang masih menganggur, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja kembali menjadi sorotan dan dipertanyakan.
